PDIP 'Ngotot' Pilkada Serentak Tetap Digelar 9 Desember

CNN Indonesia | Selasa, 15/09/2020 02:09 WIB
Menurut PDIP menunda Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada 9 Desember bakal menimbulkan 'ketidakpastian yang baru'. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat di acara pengumuman pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Gelombang I di DPP PDI Perjuangan. Jakarta. Rabu (19/2/2020). (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

PDIP bersikukuh mendukung rencana pemerintah menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember meski kasus positif Covid-19 di Indonesia kian meningkat.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hal yang harus dilakukan adalah memperketat penerapan protokol Covid-19. Selain itu ia bilang sudah ada harapan penemuan vaksin.

"Maka untuk itu, mengingat Pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDI Perjuangan adalah Pilkada tetap tanggal 9 Desember," kata Hasto kepada wartawan, Minggu (14/9).


Hasto menuturkan masyarakat Indonesia cenderung mengikuti teladan pemimpinnya. Sehingga penting bagi partai politik mengusung kandidat yang bisa memberi teladan di tengah pandemi.

Dia mengklaim jika Pilkada ditunda, justru akan menimbulkan dampak negatif. Hasto menyoroti risiko politik yang muncul jika tak kunjung ada kepala daerah untuk periode lima tahun ke depan.

"Jika Pilkada ditunda, maka akan ada risiko politik. Sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian yang baru," ujarnya.

Hasto meyakini Indonesia bisa menuntaskan Pilkada di tengah pandemi. Ia melihat beberapa negara mampu menggelar pemilu di saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Jadi maksud saya, mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan Covid tersebut," ucap Hasto.

Saat ini, Indonesia telah mencatat 218.382 kasus positif Covid-19. Sebanyak 8.732 orang telah dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 155.010 orang sembuh.

Desakan menunda Pilkada kembali mencuat setelah pelanggaran protokol Covid-19 secara massal pada masa pendaftaran. Bawaslu mencatat ada 316 kandidat di 243 daerah melakukan pelanggaran pada 4-6 September.

Sejumlah kalangan menuntut penundaan Pilkada. Bahkan sebuah petisi yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat di change.org telah ditandatangani 30.715 orang per Senin (14/9).

(dhf/fea)

[Gambas:Video CNN]