DPR Nilai Pakta Integritas UI Tarik Mundur Demokrasi

CNN Indonesia | Kamis, 17/09/2020 03:55 WIB
Menurut Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni, pakta integritas dengan poin mengekang hak berpendapat sebagai kemunduran jika dipaksakan. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ali Zamroni menilai pakta integritas yang diwajibkan bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) seolah menarik mundur demokrasi di Indonesia jika mengandung poin yang mengekang hak berpendapat.

"Saya menganggap ini sebuah kemunduran kalau tetap dipaksakan. Kita seperti balik lagi ke jaman dulu. Mahasiswa itu kan simbol anak-anak generasi kita yang kritis terhadap situasi dan kondisi, baik itu sosial, politik, ekonomi. Kalau mereka dikekang, tidak ada kontrol dong," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/9).

Menurutnya, kontrol terhadap pemerintahan merupakan unsur yang penting dijaga dalam negara yang berdemokrasi. Dalam hal ini, mahasiswa menjadi salah satu pelaku kritis yang menjalankan fungsi check and balances.


Ia mengkhawatirkan munculnya kabar pakta integritas kepada mahasiswa UI dapat mengganggu tatanan demokrasi. Pasalnya pakta integritas itu, kata Ali, dapat berpotensi mengekang upaya mahasiswa mengkritik kekuasaan, baik pada pemerintahan atau di lingkungan kampus.

"Demokrasi itu artinya suara rakyat harus didengar. Kritik itu vitamin bagi pemerintah. Kalau tidak ada kritik juga tidak bagus. Kritik yang konstruktif itu bagus, membuat keseimbangan," lanjutnya.

Sesungguhnya, ujar Ali, pakta integritas banyak dilakukan universitas di luar negeri. Perjanjian semacam ini menurutnya tak perlu ditolak sepenuhnya jika poin yang diatur masih sesuai dalam ruang akademi.

Namun berbeda kasusnya jika pakta integritas terindikasi mengekang hak berpendapat. Atas pertimbangan tersebut, jika pihak kampus tetap melanjutkan pakta integritas dengan unsur demikian, Ali menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus turun tangan.

Ia mengatakan pengekangan hak berpendapat tidak sejalan dengan Merdeka Belajar yang menjadi tema besar pendidikan dari Nadiem. Ia menekankan konsep Merdeka Belajar harus diterapkan secara menyeluruh, termasuk dalam kemerdekaan berpendapat.

"Ini akan saya sampaikan ke menteri ketika rapat. Jangan kemudian ini menjadi polemik karena bergulir seperti bola salju. Dikontrol saja lah ini," tambahnya.

Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI mengkritik pihak kampus karena mewajibkan mahasiswa baru menandatangani pakta integritas yang mengatur agar mahasiswa tidak terlibat kegiatan politik praktis dan kegiatan kemahasiswaan yang tidak diizinkan kampus.

Namun belakangan pihak UI menampik pakta integritas tersebut merupakan dokumen resmi kampus. Hal ini dipertanyakan mahasiswa, karena dokumen tersebut disampaikan oleh mahasiswa panitia ospek yang seharusnya menjadi perwakilan dari kampus.

(fey/fea)

[Gambas:Video CNN]