Komisi X PAN Sebut Pakta Integritas UI Bentuk Kampus Otoriter

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki menilai pakta integritas yang diwajibkan bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) menunjukkan kampus mulai otoriter.

"Disadari atau tidak, perguruan tinggi ini tengah berada di tengah jalan menuju kampus otoriter. Seharusnya kampus apalagi UI, sebagai kampus terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia harus bisa menjadi instrumen dalam membangun transisi menuju demokrasi," kata Zainuddin kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (17/9).

Menurutnya, poin-poin yang diatur dalam pakta integritas seperti melarang terlibat politik praktis dan kegiatan tertentu merupakan upaya kampus mengontrol elemen mahasiswa.

Kampus juga dinilai tak ingin mahasiswa muncul sebagai elemen kekuatan kritis di masyarakat. Hal ini, kata dia, perlu dihindari mengingat pengalaman Indonesia di masa lalu.

Zainuddin mengatakan, kontrol terhadap elemen kritis di masyarakat dapat berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia juga mengingatkan kemungkinan lahirnya gerakan resistensi ketika kemerdekaan berpendapat dikekang.

Untuk itu, ia menekankan agar Indonesia terus mengembangkan dasar prinsip-prinsip demokrasi yang dapat dimulai dari unsur mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi.

"Saya berharap UI hadir sebagai universitas terbaik dengan mempelopori tumbuhnya perguruan tinggi yang bisa menjadi jembatan transisi menuju demokrasi," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan UI Devi Rahmawati meminta CNNIndonesia.com menanyakan perihal pakta integritas tersebut ke bagian humas UI ketika dikonfirmasi terkait hal ini. 

Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia menjelaskan bahwa sejak awal pakta integritas itu bukan dokumen resmi dari UI. Surat pernyataan yang dimaksud juga bukan upaya kampus mengganti pakta integritas. 

"Semua dokumen resmi keluar dari sistem informasi resmi di UI. Pakta integritas bukan dokumen resmi, maka pertanyaan bahwa dia diganti menjadi enggak relevan," katanya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menolak pakta integritas yang diwajibkan kepada mahasiswa baru 2020. Mereka khawatir beberapa poin dalam pakta tersebut bakal mengekang sikap demokratis mahasiswa.

Pakta integritas itu di antaranya mengatur agar mahasiswa tidak terlibat kegiatan politik praktis dan kegiatan kemahasiswaan yang tidak diizinkan kampus. Menurut kesaksian mahasiswa, UI merevisi dokumen pakta integritas dengan surat pernyataan yang tidak perlu ditandatangani dengan meterai. Sementara substansi yang diatur hampir serupa.