DPR Larang Kemendikbud Hapus Sejarah dari Pelajaran Wajib

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng menegaskan mata pelajaran sejarah tetap harus menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa di sekolah.

Politikus PDIP itu  menolak penghapusan ataupun penggabungan pelajaran sejarah dengan mata pelajaran pendidikan sosial lainnya.

"Mata pelajaran sejarah ini membangun pondasi pemahaman anak-anak di masa depan. Anak-anak ini meneruskan pendahulunya," katannya, di Kabupaten Semarang, Sabtu (19/9).

Menurut dia, pelajaran sejarah merupakan proses mengenal tata nilai budaya.

"Bung Karno berpesan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah," tegasnya.

Agustina mengapresiasi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menyederhanakan kurikulum dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Namun, menurut dia, jika pelajaran sejarah tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib, maka anak-anak tidak akan mencari.

"Anak-anak akan lebih mencari yang kekinian," tambahnya.

Kritik juga datang dari Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. Menurutnya, menghapus status sejarah sebagai mata pelajaran wajib akan melemahkan visi pendidikan Indonesia dan pembentukan mental bangsa.

Politikus PKB itu juga mengkhawatirkan generasi muda Indonesia bisa melupakan jati diri bangsa jika pelajaran sejarah tak lagi wajib. Ia meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.

"Kebijakan itu akan membuat generasi muda Indonesia terancam identitas dan jati dirinya. Sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar," ucapnya.