BNPB Nyatakan Sragen Jateng Alami Kekeringan

Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengalami kekeringan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan kejadian itu akibat bencana hidrometeorologi yang masih dominan hingga bulan September 2020.

"Di tengah beberapa wilayah mengalami banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang, kekeringan terjadi di Kabupaten Sragen Jawa Tengah," ujar Raditya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9).

Raditya menuturkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen mencatat intensitas hujan di kawasan tersebut menurun sehingga menyebabkan sumber mata air di kawasan ini berkurang.

Lebih lanjut, Raditya mengatakan kekeringan tersebut berdampak pada ketersediaan air tanah yang biasa dimanfaatkan warga setempat. Data Sabtu (19/9), BPBD mengidentifikasi korban terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Sragen mencapai 478 kepala keluarga atau 1.697 jiwa.

Jumlah populasi tersebut tersebar di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Jenar (Desa Ngepringan, Banyurip dan Dawung), Sukodono (Desa Baleharjo), Kecamatan Sumberlawang (Desa Ngagortirto, Tlogotirto, Pagak dan Ngargosari), Kecamatan Tangen (Desa Dukuh dan Katelan), Kecamatan Miri (Desa Bagor dan Gilirejo), dan Kecamatan Gesi (Desa Srawung).

"Merespons kondisi kekeringan, BPBD Kabupaten Sragen telah melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait," ujar Raditya.

Tak hanya itu, BPBD Sragen juga mengklaim telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 42.000 liter. BPBD juga baru saja mendistribusikan 14.000 liter, dengan rincian 5.000 liter ke Kecamatan Gesi dan ke desa-desa di Kecamatan Sumberlawang.

"Data BNPB hingga akhir Agustus 2020 lalu, kekeringan terjadi sebanyak 16 kali dengan jumlah populasi 948.754 terdampak," ujar Raditya.

Raditya tak menjelaskan secara spesifik perihal kekeringan yang terjadi hingga 16 kali tersebut. Namun, dia menambahkan bahwa Kabupaten Sragen termasuk wilayah administrasi yang memiliki risiko bahaya kekeringan dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi.

Sebanyak 20 kecamatan dengan luas lebih dari 90 ribu hektar memiliki potensi bahaya kekeringan.

Lebih dari itu, Raditya berkata Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperkirakan bahwa wilayah itu memiliki curah hujan rendah.

"Salah satu upaya jangka pendek yang dapat dilakukan masyarakat di kawasan dengan keterbatasan air bersih yaitu dengan pemanfaatan air secara bijak," ujarnya.