Analisis

Pilkada 2020, Potensi Rendah Partisipasi dan Minim Legitimasi

CNN Indonesia | Selasa, 22/09/2020 07:26 WIB
Jika tingkat partisipasi pemilih menurun, kepala daerah hasil pilkada tidak akan memiliki legitimasi dari masyarakat. Tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2020 diprediksi menurun karena banyak masyarakat yang takut tertular virus corona serta sudah begitu banyak kelompok yang meminta pilkada ditunda (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pilkada Serentak 2020 diprediksi mengalami penurunan partisipasi pemilih lantaran pelaksanaannya dipaksakan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Faktor lainnya adalah sudah banyak kelompok masyarakat yang meminta agar pilkada ditunda.

Misalnya, dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka sama-sama memiliki satu harapan agar pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat sehingga penundaan pilkada menjadi suatu keharusan.

Tak hanya Muhammadiyah dan PBNU, dorongan agar gelaran pilkada ditunda datang dari mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. JK, sapaan akrabnya meminta agar pilkada ditunda sampai proses vaksinasi virus corona dilakukan.


Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai maraknya desakan publik untuk menunda pilkada berpotensi mempengaruhi angka partisipasi masyarakat saat Pilkada 2020.

Ia menilai kasus virus corona yang makin meningkat saja sudah membuat pemilih merasa takut untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember mendatang.

Ditambah lagi, terdapat seruan penundaan pilkada dari PBNU dan Muhammadiyah dapat membuat pemilih berpikir ulang untuk datang ke TPS. Terlebih, dua ormas tersebut memiliki jumlah pengikut loyal yang sangat besar di Indonesia.

"Tekanan ini yang berpotensi akan berpengaruh pada minimnya tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Jadinya, pemilih pasti was-was mau datang ke TPS gitu, dalam pikirannya ya mending enggak ke TPS daripada kenapa-kenapa, kan," kata Karyono kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/9).

Hasil survei yang telah dilakukan IPI belakangan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden atau hampir 80 persen menyatakan was-was datang ke TPS saat Pilkada 2020. Salah satu alasannya karena pemilih merasa takut lantaran pandemi Covid-19 yang sampai saat ini angka penularannya masih tinggi.

"Apalagi kemudian muncul pelbagai tekanan termasuk dari NU dan Muhammadiyah ini, berpotensi lagi bisa membuat pemilih tambah enggan ke TPS," kata dia.

Tata Cara Nyoblos di Pilkada Era PandemiTata Cara Nyoblos di Pilkada Era Pandemi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Karyono menuturkan, apabila tingkat partisipasi pemilih menurun maka akan berpengaruh pada kualitas demokrasi dan legitimasi para kepala daerah terpilih dalam pilkada. Ia menyatakan kepala daerah yang terpilih berkurang legitimasinya karena diikuti oleh sedikit populasi pemilih.

"Lalu apakah demokrasi berjalan baik atau tidaknya, tingkat partisipasi pemilih menentukan tingkat demokrasi itu," kata dia.

Melihat hal itu, Karyono sepakat agar pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Bila pemerintah berkukuh ingin melanjutkan, ia berharap pemerintah hanya menggelar di daerah yang memang cenderung aman.

"Misalnya hanya melaksanakan di beberapa daerah yang memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan pilkada dengan syarat yang ketat. Lalu harus diimbangi peraturan yang tegas," kata Karyono.

Senada, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadil Ramadhanil menilai desakan NU dan Muhamamadiyah menunda Pilkada bisa membayangi turunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada 2020.

Fadil menilai dua organisasi massa tersebut sudah mencerminkan suara dan aspirasi dari mayoritas masyarakat Indonesia terkait penundaan pilkada. Ia memandang sangat aneh bila pemerintah tak mendengarkan desakan tersebut dan justru memilih untuk melanjutkan Pilkada 2020.

"Karena ini betul-betul suara masyarakat riil yang merepresentasi pada NU dan Muhammadiyah. Saya yakin bila pemerintah masih ngotot, pemerintah sedang berjalan ke arah berbeda dari keinginan masyarakat Indonesia. Ini aneh," kata Fadil.

Selain itu, Fadil menilai banyak orang yang tak memprioritaskan lagi isu pilkada sejak awal pandemi corona merebak di Indonesia. Menurutnya, masyarakat khawatir tertular corona dan menjadi klaster baru bila pilkada tetap dilakukan di tengah pandemi.

"Dan ini potensi partisipasi masyarakat menurun akan semakin jelas," kata Fadil.

Pada Pilkada 2015 lalu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen. Naik pada Pilkada 2017, yakni 74,2 persen kemudian turun pada 2018, yakni 73,24 persen. Tingkat partisipasi di Pilkada 2018 berpotensi menurun kembali lantaran banyak masyarakat yang takut datang ke TPS.

(rzr/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]