290 Ormas Tani, Buruh, & Nelayan Tolak Omnibus Law Ciptaker

CNN Indonesia | Kamis, 24/09/2020 15:18 WIB
Sedikitnya 290 gerakan dari elemen tani, buruh, nelayan mendeklarasikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak 290 organisasi dari elemen tani, nelayan, mahasiswa, buruh, hingga pegiat lingkungan hidup kompak menolak Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) yang masih dalam pembahasan di DPR. Penolakan ini mereka serukan saat menggelar unjuk rasa peringatan Hari Tani Nasional, Kamis (24/9), di depan Gedung DPR, Jakarta, dengan protokol kesehatan.

Juru bicara, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan, Omnibus Law Cipta Kerja adalah bagian dari kapitalisme global yang hanya menyejahterakan pengusaha, elite politik dan tuan tanah.

Ia tak percaya klaim pemerintah bahwa Omnibus Law bisa menciptakan lapangan kerja. Alasannya, draf RUU itu lebih memberi porsi besar kepada investasi asing yang bisa menguasai tanah milik warga.


"Jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan, maka bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sekali lagi dan selamanya akan menjadi bagian dari eksploitasi kapitalisme internasional, neo kolonialisme/neo imperialisme yang akan membawa pemelaratan terus menerus," kata Dewi dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (24/9).

Dewi juga menyoroti ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia saat ini. Mengutip data BPS, menurut dia, saat ini indeks ketimpangan penguasaan tanah telah mencapai puncak ketimpangan yang tiada pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya.

Perbandingannya adalah 1 persen pengusaha menguasai 68 persen tanah. "Sebaliknya, sedikitnya 15,8 juta rumah tangga petani hanya menguasai tanah seluas kurang dari 0,5 hektar (BPS, 2018)," ujar Dewi.

Pada sektor perkebunan sawit, Dewi menyebut ada 25 grup perusahaan mendominasi penguasaan 16,3 juta hektare tanah. Hutan seluas 30,7 juta hektare dikuasai 500 perusahaan dan sektor tambang mencapai 37 juta hektare.

Wajah penguasaan tanah di kota tak jauh berbeda. Dewi berkata saat ini tanah-tanah di kota dikuasai oleh konglomerasi properti yang membangun pusat-pusat kerajaan bisnis. Sementara rakyat kecil hanya hidup di ruang-ruang sisa seperti perkampungan kumuh dan bantaran kali.

"Cadangan aset tanah dan penguasaan tanah maha luas dalam genggaman para pemilik modal ini telah melahirkan ketimpangan agraria dan kemiskinan struktural yang akut di perkotaan," kata dia.

Menurut Dewi RUU Cipta Kerja bukan solusi mengatasi persoalan agraria, buruh, nelayan, dan kaum miskin kota di Indonesia.  Namun pemerintah bersikukuh melanjutkan proses pembahasan RUU tersebut.

Dewi sendiri sadar, gerilya pemerintah dalam meloloskan RUU ini hingga bisa diundangkan memang cukup gesit. Berbagai mitos berkaitan RUU Cipta Kerja ini pun bermunculan.

"Mitos tentang resesi ekonomi yang hanya dapat diatasi dengan kapitalisme dan liberalisme sumber-sumber agraria melalui RUU Cipta Kerja. Ada mitos lain bahwa RUU Cilaka akan menyediakan pekerjaan dan kesejahteraan," kata dia.

Mitos-mitos tersebut, menurut Dewi, bisa melemahkan posisi rakyat dari jerat kapitalisme. "Sebab itu gotong-royong menyatukan modal sosial, ekonomi dan politik yang dimiliki gerakan penting disatupadukan menjadi kekuatan baru gerakan politik agraria Indonesia," imbuhnya.

Ia melanjutkan, selain menolak RUU Cipta Kerja, pihaknya juga mendesak pelaksanaan UU Pokok Agraria tahun 1960.

"Menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat; menuntut pencabutan UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UU P3H) dan UU Minerba; menuntut perubahan Perpres Reforma Agraria untuk reforma agraria sejati," ujar dia.

(tst/wis)

[Gambas:Video CNN]