Massa Pendukung Paslon Membludak di Medan dan Sleman

Calon Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman menghadiri acara Deklarasi Dukungan Sedulur Bobby - Aulia di Coffee D'Kedan di Jalan KH Wahid Hasyim, Sabtu (26/9). Di kampanye hari pertama ini, pendukung yang datang ke acara itu membludak.

Para pendukung yang hadir di acara itu penuh sesak. Meski menggunakan masker, namun para pendukung tak terlihat menjaga jarak. Mereka duduk saling berdekatan satu sama lain. Di acara itu juga menampilkan tarian khas Jawa.

"Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kita Rahmat untuk berkumpul di sini dalam kondisi sehat. Ini kalau kita lihat sudah melanggar protap Covid-19 ini," kata Aulia.

Kader Partai Gerindra itu mengaku terharu mendapat dukungan dari keluarga besar suku Jawa. Meski Medan dikenal sebagai Kota Melayu, akan tetapi menurut Aulia persentasenya lebih banyak orang Jawa.

"Di setiap wilayah Nusantara itu banyak berkumpulnya keluarga besar Jawa, di Medan persentase cukup tinggi. Tadi saya lihat ada kesenian Jawa. Ini mungkin perhatian kita ke depan agar dilestarikan tempat sanggar mengingat kita terlahir dari suku Jawa," ucap Aulia.

Usai menghadiri acara itu, Aulia yang dikonfirmasi wartawan mengakui acara tersebut telah melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Namun menurutnya Dinas Kesehatan tidak mengedukasi masyarakat dengan baik sehingga pelanggaran protokol kesehatan tetap terjadi.

"Kalau kita lihat protokol kesehatan sudah kita anjurkan tadi. Tapi memang animo masyarakat, kita susah. Saya sering menyampaikan, tolong dinas kesehatan itu mengedukasikan tentang covid ini," urainya.

Pasangan Bobby-Aulia. (Foto: CNN Indonesia/ Farida)

Kasus Sleman Yogyakarta

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memutuskan tak memberikan sanksi kepada pasangan calon (Paslon) yang diduga melakukan pelanggaran karena menghadirkan massa pendukung di luar Gedung Serbaguna Pemkab Sleman terkait undi nomor pada Kamis (24/9).

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa berdalih, pihaknya tak memiliki cukup alasan serta dasar hukum yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penindakan lainnya sesuai aturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

"Sikap kami ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sleman yang dihadiri lengkap oleh lima orang anggota kami, pada Sabtu, 26 September 2020," terang Karim, Sabtu (26/9)

Karim menganggap langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang dilakukan selama proses Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020 lalu sudah cukup memadahi.

Terlebih pada saat itu, pihaknya telah mengimbau kepada KPU Sleman dan Paslon untuk membubarkan massa di luar gedung tersebut, karena tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian, dari pihak paslon telah meminta mereka untuk membubarkan diri dan memindahkan puluhan mobil milik pendukung Paslon keluar arena parkir di luar gedung serbaguna.

"Kami dan jajaran Polres Sleman juga telah membubarkan kerumunan massa pendukung yang sempat melakukan aksi Flashmob dengan membawa alat peraga tertentu," klaimnya.

Dari pantauan CNNIndonesia.com pada Kamis, pendukung paslon sempat melakukan aksi flashmob sebagai bentuk euforia usai paslonnya mendapatkan nomor urut.

Aksi tersebut juga sempat dihalau oleh aparat kepolisian karena mengundang kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi Haryadi juga mengklaim, pihaknya telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Sleman.

"Terkait hal ini (pendukung Paslon berada di luar Gedung Serbaguna) sudah selesai," tegas Trapsi, Sabtu (26/9).