Golkar: Jakarta Tak Ada Pilkada 2020, Kasus Covid Tetap Naik

CNN Indonesia | Sabtu, 26/09/2020 12:55 WIB
Golkar menilai kunci sukses Pilkada 2020 terletak pada disiplin penerapan protokol kesehatan selama pandemi virus corona. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya mendukung Pilkada 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Golkar mendukung Pilkada 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal, meski akan dilangsungkan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada 2020 maka yang diperlukan adalah disiplin penerapan protokol kesehatan.

Maman menjelaskan pilkada tak bisa dijadikan alasan meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Ia mencontohkan, di Jakarta saja yang tak menyelenggarakan Pilkada 2020, kasus Covid-19 tetap naik secara signifikan.


"Naik atau tidaknya kasus lebih dikarenakan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Sebagai contoh DKI Jakarta tidak ada pilkada tapi tetap naik juga (kasus positif corona)," kata Maman dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9).

Pernyataan Maman ini sekaligus merespons desakan berbagai pihak yang menginginkan agar pilkada ditunda karena kasus corona masih terus meningkat.

Menurut Maman, pelaksanaan pilkada sudah tak mungkin ditunda lagi. Sebab, jika menunggu pandemi Covid-19 berakhir, belum ada pihak yang bisa memprediksi kapan pandemi berakhir.

"Kita tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir, sebagaimana prediksi para epidemiolog. Jadi kembali lagi kuncinya adalah kedisiplinan terhadap protokol kesehatan," ujar Maman.

Infografis Partai Langgar Protokol Corona di PilkadaInfografis Partai Langgar Protokol Corona di Pilkada. (CNN Indonesia/Fajrian)

Menurut Maman, Pilkada Serentak 2020 yang digelar di 270 daerah sebetulnya juga sudah ditunda. Semula, pilkada direncanakan 23 September 2020, namun karena situasi pandemi, pilkada diundur hingga 9 Desember 2020.

Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memiliki berbagai referensi pelaksanaan pemilihan umum di berbagai negara saat masa pandemi.

"Di beberapa negara yang mempunyai agenda pemilu nasional maupun daerah, hampir semuanya tetap menjalankan sepanjang tahun 2020 ini," ujar Maman.

"Jadi kata kuncinya ada di kedisiplinan terhadap protokol kesehatan," ujarnya melanjutkan.

Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat pilkada tetap dilanjutkan meski muncul berbagai desakan agar pilkada ditunda. Sejumlah pihak meminta agar pilkada ditunda lantaran wabah Covid-19 di Indonesia masih belum dapat ditanggulangi dengan baik.

Pelaksanaan pilkada dikhawatirkan malah akan membuat kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin meningkat.

Sampai dengan Jumat (25/9) jumlah kasus positif di Indonesia sudah mencapai 266.845 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 196.196 telah dinyatakan sembuh, dan 10.218 meninggal dunia. 

(dmi/pmg)

[Gambas:Video CNN]