Veronica Koman Beberkan Laporan Dugaan Pelanggaran HAM Papua

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman membeberkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam Gerakan West Papua Melawan 2019. Dugaan pelanggaran ini tertuang dalam laporan perjalanan pergerakan Papua Barat pada 2019 yang diterbitkan TAPOL.

"Laporan ini menunjukkan bahwa setelah serangkaian peristiwa yang menjadi pemicu, aksi demonstrasi spontan meledak di West Papua. Pihak yang berwenang juga menggunakan berbagai strategi untuk membendung, lalu menumpas aksi massa tersebut," ucap Veronica dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).

Laporan ini didasarkan pada gerakan di 22 kota di Papua Barat, 17 kota di Indonesia, dan tiga kota di luar negeri selama periode 19 Agustus-30 September 2019.

Gerakan itu dipicu tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua Barat di Malang pada 15 Agustus, di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus, dan di Semarang pada 18 Agustus 2019. Puncaknya adalah ketika muncul makian 'monyet' kepada para mahasiswa Papua.

Laporan ini juga disebut Veronica memberikan gambaran lebih detail tentang isu rasisme, impunitas, pembunuhan di luar hukum, kebebasan pers, pemadaman internet, pasal makar, penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran, hingga penggunaan milisi sipil.

"Semua isu ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang West Papua, yang dikeluarkan untuk pemerintah Indonesia pada 2 September 2020," jelas dia.

"Komite ini adalah sebuah badan ahli yang ditunjuk oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR)," lanjut dia.

Infografis Titik Kerusuhan Imbas Insiden Mahasiswa Papua. (CNN Indonesia/Timothy Loen)

Salah satu bagian dari laporan Veronica ialah daftar nama tahanan politik yang diberi judul 'List of West Papuan Political Prisoners'.

Dikutip dari laporan tersebut, tercatat ada 1.017 orang yang ditahan selama masa pergerakan. Dari angka itu ada sekitar 22 tahanan politik yang disebutkan dengan dugaan makar. Padahal, menurut laporan, para aktivis tersebut adalah pejuang HAM yang cinta damai.

Rinciannya yakni di Jakarta ada 6 tahanan politik, Balikpapan ada 7 tahanan politik, Jayapura 1 tahanan politik, Manokwari 14 tahanan politik, dan Sorong 4 tahanan dengan dugaan makar.

Selanjutnya tahanan politik dengan dugaan non-makar berjumlah 135 orang. Dari angka itu 100 sudah didakwa, 29 masih menjalani tuntutan, dan 6 orang lagi masuk ke dalam daftar pencarian polisi.

Tahanan politik dengan tuduhan non-makar di Manokwari berjumlah 12 tahanan, di Sorong sebanyak 8 tahanan, Fakfak sebanyak 6 tahanan, Timika 12 tahanan, dan Deiyai 14 tahanan politik.

Kemudian Jayapura ada 42 tahanan politik, Wamena 33 tahanan politik, Oksibil sebanyak 6 tahanan politik, dan Jakarta ada dua tahanan politik.

Untuk di Jakarta, tertulis tahanan politik atas nama Veronica Koman dan Dandhy Laksono. Veronica menjadi tersangka ujaran kebencian dan menyebarkan kebohongan atas insiden di asrama Surabaya akibat cuitan di akun Twitter.

Saat itu di tengah rangkaian demo di berbagai daerah yang memicu kerusuhan, Veronica mencuitkan sejumlah seruan mobilisasi aksi ke jalan di Jayapura dan sejumlah kota di Papua. Kini Veronica masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena masih berada di Australia.

Sementara Dhandy Laksono ditangkap pada 26 September 2019. Dalam laporan tersebut menjelaskan bahwa Dhandy ditangkap akibat cuitan soal kerusuhan di Jayapura dan Wamena pada 23 September 2019 adalah bentuk ujaran kebencian.

Dhandy kemudian dibebaskan beberapa jam kemudian setelah kemarahan publik. Namun hingga kini, Dhandy masih ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tersebut.