Mahfud Sebut Vanuatu Mengada-ada, Tak Wakili Rakyat Papua

CNN Indonesia
Kamis, 01 Okt 2020 17:10 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menilai tudingan Vanuatu soal pelanggaran HAM di Papua mengada-ada. Vanuatu dianggap tak mewakili rakyat Papua
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Dok : Humas Polhukam)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut perwakilan negara Vanuatu mengada-ada usai menuding Indonesia melanggar HAM di Papua.

Tudingan itu disampaikan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman dalam sidang Majelis Umum Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.

"Bagi Indonesia, Vanuatu itu mengada-ngada," kata Mahfud saat menggelar konferensi pers secara daring, Kamis (1/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Mahfud, hanya Vanuatu yang menuding Indonesia telah melanggar HAM di Papua dalam sidang PBB.

Padahal Vanuatu adalah pihak luar yang tak berkaitan dengan provinsi paling timur di Indonesia itu.

"Dia itu kan bukan orang Papua. Vanuatu bukan rakyat, tidak mewakili rakyat Papua karena Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah Papua, itu saja," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga memberi ruang bagi siapa saja yang ingin menyelidiki berbagai peristiwa yang terjadi di Papua. Terlebih saat ini bukan rahasia umum jika di Papua ada kelompok-kelompok yang resisten menggunakan isu HAM sebagai alat propaganda.

"Silakan, di sana lakukan perlindungan HAM, lakukan penyelidikan-penyelidikan, nanti kita gunakan lalu ambil keputusan atau sikap sebagai sebuah negara. Institusi," katanya.

Republik Vanuatu adalah negara yang berada di gugusan Pasifik. Negara ini memang cukup vokal dan kerap menyuarakan isu pelanggaran HAM di Papua.

Vanuatu pernah menyusupkan tokoh separatis Papua Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu dengan Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa sekitar Januari tahun lalu.

PM Vanuatu Bob Loughman menyebut bahwa dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyerukan agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.

Isu soal Papua sendiri bukan pertama kali diangkat Vanuatu dalam sidang PBB tahun ini. Pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-34 pada 2017, Vanuatu dan enam negara lain menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan marginalisasi dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.

(tst/psp)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER