TGPF Tunggu Arahan Mahfud Soal Penembakan Intan Jaya

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki kasus penembakan di Intan Jaya masih menunggu arahan Menko Polhukam Mahfud MD terkait tugas dan tenggat waktu.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu yang menjadi salah satu anggota TGPF mengatakan Mahfud baru akan memberi arahan tim tersebut Senin (5/10) pekan depan.

"Kami baru akan rapat pada Senin besok di Polhukam," kata Edwin kepada CNNIndonesia.com saat dimintai keterangan pada Sabtu (3/10) terkait tugas yang akan dia lakukan saat bergabung dengan tim tersebut,

Hingga saat ini kata dia, belum ada arahan pasti selain penunjukan dan pemberitahuan terkait keanggotaan dalam tim.

"Iya (belum ada rincian tugas)," kata Edwin.

Sebelumnya pada Jumat (2/10) Mahfud MD resmi membentuk TGPF Intan Jaya untuk menyelidiki kasus penembakan di Intan Jaya pada 19 September lalu, yang menewaskan dua anggota TNI, satu warga sipil dan seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani.

TGPF Intan Jaya terdiri atas 30 anggota yang terbagi dalam dua unsur, yakni Tim Pengarah dan Tim Investigasi Lapangan. Tim Pengarah terdiri dari unsur pemerintah yakni beberapa pejabat Kemenko Polhukam, KSP, hingga BIN.

Sementara Tim Investigasi Lapangan terdiri dari beberapa unsur, baik dari pemerintah, tokoh agama, tokoh Papua, hingga akademisi. Tim ini juga diketuai oleh Ketua Harian Kompolnas Benny J Mamoto.

Mahfud sendiri dalam TGPF ini bertugas sebagai penanggung jawab.

Meski begitu, TGPF yang resmi dibentuk 1 Oktober melalui Surat Keputusan bernomor 83 Tahun 2020 itu malah memunculkan sikap pesimis dari beberapa pihak,  salah satunya dari Kepala Bidang KPKC GKI Tanah Papua, Pendeta Dora Balubun.

Dora pesimistis lantaran tak ada satu pun anggota TGPF yang berasal dari GKI Tanah Papua, atau pihak yang memang dikenal keluarga korban.

"Saya tidak percaya bahwa tim ini akan tiba dan bisa selesaikan ini," kata Pendeta Dora Balubun.