Kesaksian PKS soal DPR Maraton Kebut Omnibus Law UU Ciptaker

Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto membeberkan cara anggota dewan membahas Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) Omnibus Law. Kata Mulyanto, pembahasan sangat dipaksakan hingga dilakukan berpindah-pindah hotel lokasi pembahasan.

"Jelang hari terakhir satu minggu rapat kita itu pindah-pindah tempat dari hotel ke hotel, Hotel Sheraton ke hotel Tangerang pindah ke Hotel Mulia lalu ke Cibodas luar biasa pindah-pindah terus," kata Mulyanto dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (8/10).

Tak hanya berpindah lokasi hotel, dewan, ujar Mulyanto juga getol membahas UU Omnibus Law di luar Senayan sepanjang hari. Bahkan rapat pleno juga dipaksakan hingga tengah malam agar peraturan ini lekas disahkan.

"Rapat-rapatnya dilaksanakan betul-betul mengejar waktu. Pagi siang malam dan tengah malam. Hari biasa lalu hari Jumat juga diterabas. Sabtu, Minggu diterabas bahkan saat reses diterabas bahas UU," beber dia.

"Pada saat pengesahan pleno dibalap hampir menjelang pukul 00.00 juga dilakukan tengah malam," lanjut dia.

Belum lagi pembahasan dilakukan di tengah masa pandemi. Karena alasan itu, Mulyanto mengakui bahwa pembahasan RUU Ciptaker sangat minim intervensi dari masyarakat terutama para buruh yang bersinggungan langsung dengan peraturan ini.

"Luar biasa sekali jadi jangan heran RUU Omnibus tembus 1000 halaman. Ini kan ada dampak resiko kalau tidak hati-hati. Apalagi jika membuka aspirasi publik dialog stakeholder yang sangat terbatas," terang dia.

Mulyanto juga membeberkan kekecewaan yang hingga hari ini belum memegang draft RUU yang sudah disetujui di DPR pada Senin (5/10) lalu. Ia juga berani mengatakan bahwa draft final yang tersebar di masyarakat bukanlah draft yang disetujui bersama.

"Ketika paripurna belum ada bahannya sampai hari ini belum keliatan barangnya di anggota. Sampai hari ini bahkan draft yang dipegang oleh serikat buruh itu pun masih draft belum final," tutup dia.

RUU Omnibus Law menjadi polemik lantaran dianggap banyak merugikan kaum pekerja buruh. Beberapa poin yang banyak disoroti ialah soal penetapan Upah Minimum, kemudian cuti hingga uang pesangon.

Adapun PKS menjadi fraksi yang menolak dengan syarat dan Fraksi Demokrat melakukan Walk Out dari rapat paripurna persetujuan UU Omnibus Law. Hingga kini terjadi unjuk rasa sejumlah titik di Jakarta oleh buruh dan mahasiswa untuk menolak pengesahan RUU tersebut.