Mahasiswa Maluku Utara Siap Aksi Lanjutan Tolak Omnibus Law

Rencana aksi lanjutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) disambut sejumlah kampus di Provinsi Maluku Utara.

Ketua BEM Universitas Khairun Ternate, Muhammad Zulfahmi F Tuwow mengatakan, BEM Unkhair sangat kecewa dengan respons Presiden Joko Widodo terhadap penolakan UU Ciptaker. Pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan besar-besaran yang dijadwalkan pada 13 Oktober 2020.

"Kami sudah melakukan kajian yang matang dan siap turun pada Selasa 13 Oktober ini," ujar Zulfahmi, Sabtu (10/10).

Zulfahmi mengatakan respons Jokowi seakan tidak menggubris apa yang sudah diperjuangkan teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Padahal, kata dia, tuntutan mahasiswa jelas menolak keras adanya pengesahan UU Ciptaker.

"Kami bergerak atas nama rakyat, berjuang atas nama rakyat sampai titik darah penghabisan," tegasnya.

Rencana aksi lanjutan juga dikumandangkan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah IAIN Ternate Hendra Nawawi.

Menurutnya, HMJ Syariah IAIN akan melaksanakan aksi lanjutan penolakan pengesahan UU Ciptaker. Aksi akan dimulai Senin (12/10) dan diikuti seluruh HMJ.

"Mulai dari HMJ Syariah, HMJ Ekonomi Islam, HMJ Adab, HMJ Ushuluddin, HMJ Tadris dan HMJ Tarbiyah," ungkap Hendra.

Rencana demo para mahasiswa juga diaminkan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Prof Saiful Deni. Ia turut membuat pernyataan mendukung sikap mahasiswanya menolak UU Cipta Kerja.

"Berdasarkan kajian PP Muhammadiyah, yang jelas Muhammadiyah menolak (UU Cipta Kerja) itu," ujar Prof Saiful Deni di depan mahasiswanya, Sabtu (10/10).

Ia mengatakan karena pengurus pusat juga menolak, maka tentu pihak kampus juga turut mendukung sikap tersebut.

"Nah tentunya kita juga menolak, tapi ade-ade (mahasiswa) sekalian kita menjaga ketertiban, karena yang terjadi kayak kemarin itu yang kita takutkan itu," jelasnya.

"Nah oleh sebab itu, Muhammadiyah aman ya. Bisa tertib dan pulang dalam kondisi yang baik ya seperti itu, jadi kami setuju (aksi tolak cipta kerja)," pesan Saiful.