Jurus Anies Longgarkan PSBB dan Potensi Lonjakan Covid-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di Ibu Kota seperti pada fase transisi awal Juni lalu. Anies mengklaim penyebaran virus corona di Jakarta mulai landai.

Dengan penerapan PSBB transisi jilid II, pusat perbelanjaan, tempat makan, perkantoran, rumah ibadah, tempat wisata, kolam renang, hingga bioskop diizinkan beroperasi dengan penerapan ketat protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Berdasarkan data terkini Pemprov DKI, jumlah kasus meninggal akibat corona dalam 7 hari terakhir sebanyak 187 orang, sedangkan minggu sebelumnya sebanyak 295 orang. Saat ini tingkat kematian di ibu kota diklaim capai 2,2 persen menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sementara Indonesia 3,6 persen.

"Tingkat kematian atau CFR Jakarta juga terus menurun hingga ke angka 2,2 persen saat ini," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/10).

Anies menjelaskan, laju kematian akibat infeksi virus corona di ibu kota juga menurun.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman mengkritik keputusan Anies melonggarkan rem darurat dengan menerapkan PSBB transisi kembali. Menurut Dicky, keputusan tersebut terlalu cepat diambil Anies lantaran kasus positif Covid-19 di Jakarta masih terbilang tinggi.

"Yang harus dilakukan bukan pelonggaran tapi tetap dan PSBB dan lebih ketat. Contohnya harusnya melebihi, berkolaborasi dari peran aktif daerah penyangga Jawa Barat dan Banten," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/10).

Dicky menyebut kasus aktif Covid-19 di Jakarta juga masih meningkat beberapa hari terakhir mencapai 13 ribu orang. Meskipun, kata Dicky, angka kematian pasien Covid-19 di Jakarta mulai menurun.

"Walaupun ada penurunan kematian tapi masih di dua digit, dua puluhan ke atas. Artinya dua ini plus tes positivity rate di atas 10 persen, masih terlalu prematur untuk pelonggaran PSBB" ujarnya.

"Dari data itu juga belum bisa merujuk kriteria pelonggaran dari World Health Organization (WHO). Artinya belum bisa dilakukan pelonggaran dan tidak memenuhi syarat," kata Dicky menambahkan.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi Infografis Beda Rapid Tes Antibodi vs Antigen

Dicky mengatakan kebijakan PSBB sebenarnya bukan strategi utama dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. Menurutnya, strategi utama dalam mengatasi pandemi adalah melakukan testing, tracing, treatment (3T) serta memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun (3M).

"Ya itu 3T dan 3M itu harus ditekan dan ditambah PSBB, di-support akan lebih optimal hasilnya," katanya.

Dicky menyebut tingkat tracing dan testing di Indonesia masih rendah. Berdasarkan standar WHO, kata dia, pemerintah harus melaksanakan tracing dan testing kepada 25 orang untuk setiap satu orang yang dinyatakan positif Covid-19.

Menurutnya, jika merujuk WHO ketika ada 800 orang yang dinyatakan positif Covid-19, orang yang harus dites mencapai 20 ribu orang. Angka ini akan lebih besar untuk tingkat nasional.

"Sampai sekarang PR-nya masih gede banget. Testing ini bukan hanya berkaitan satu tes per minggu saja. Bukan hanya berkaitan satu persen dari total populasi ini yang belum tercapai," ujar Dicky.

Oleh karena itu, Dicky meminta Anies mempertimbangkan keputusan melonggarkan PSBB di tengah pandemi. Dia mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bersamaan menerapkan PSBB, 3T, hingga 3M.

"Karena kalau tidak fokus PSBB akan sia-sia. Seperti Peru mereka melakukan lockdown selama 3 bulan tapi tidak fokus akhirnya negaranya bangkrut. Kita tidak ingin terjadi ini di Indonesia," katanya.

Lonjakan Kasus Covid-19

Sementara, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah tak menilai keberhasilan penanganan Covid-19 dari tingkat kesembuhan. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan kasus aktif Covid-19 yang masih dirawat atau isolasi.

"Pelayanan kesehatan kita di semua tempat tidak sama, makanya angka kematian tetap bertahan di angka 2 persen. Kalaupun angka kematian menurun, bukan karena pelayanan sudah bagus, tapi karena kasus lebih banyak dan pada sembuh. Jadi angka kematian naik," ujarnya.

Tri turut mengkritik Anies yang meminta para penyedia jasa wisata dan makanan mencatat pengunjung yang datang. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan bisa membendung penyebaran virus corona.

Dia mengatakan upaya tracing yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sudah menurun sejak April 2020. Saat ini, pemerintah hanya melakukan tracing kepada lima sampai sepuluh orang yang melakukan kontak erat.

"Sekarang itu kasus makin banyak, petugasnya kewalahan," katanya.

Di sisi lain, kata Tri, demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja semakin memperparah keadaan. Dia memprediksi demo kemarin bisa melipatgandakan suspek positif Covid-19. Jumlah ini dikhawatirkan bisa menimbulkan efek yang berlipat.

"Dengan adanya demo ditambah penerapan PSBB transisi, bisa jadi akan dua kali lipatnya, jadi sekitar 1.800 kasus per hari," ujarnya.

Senada dengan Dicky, Tri meminta agar PSBB tetap dipertahankan secara ketat agar penyebaran virus corona bisa dibendung. Dia pun berharap prediksi lonjakan dua kali lipat kasus Covid-19 tak terjadi.

"Menurut saya, harusnya pembatasan sosial berskala lokal juga dipertahankan di sejumlah wilayah saat masa transisi ini, tingkat RW atau kelurahan gitu," katanya.