Tolak UU Ciptaker, Aliansi Buruh Kalbar Geruduk Gedung DPRD

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan aksi unjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) depan Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalbar Suherman saat penyampaian aspirasi menyatakan buruh Kalbar menolak UU Ciptaker karena tak propekerja juga rakyat Indonesia.

"Kami juga mendesak Presiden RI untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (13/10).

Selain itu, para buruh juga mendesak anggota DPRD Kalbar untuk menandatangani surat pernyataan menolak RUU Omnibus Law disahkannya menjadi UU Cipta Kerja.

"Kami juga mendukung Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, pimpinan kami di tingkat pusat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi," ujar Suherman.

Dalam kesempatan itu, Suherman juga meminta dan terus mengimbau kepada para peserta demo untuk tetap tertib dalam menyampaikan aspirasinya, dan jangan mudah terprovokasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hingga berita ini ditulis, perwakilan Serikat Buruh Kalbar sedang berdialog dengan para anggota DPRD Kalbar, guna menyampaikan aspirasinya yakni menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dari pantauan di lapangan, ratusan personel polisi dari Polda Kalbar berjaga-jaga di kawasan Gedung DPRD Kalbar, dan termasuk didukung oleh berbagai kendaraan taktis, seperti water canon dan lainnya.

Sebagai informasi, demo penolakan omnibus law Ciptaker berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia sejak undang-undang itu disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin sore (5/10).

Pada 5-7 Oktober 2020, Polri berhasil menyekat massa aksi sehingga tidak melakukan unjuk rasa yang digawangi sebagian besar oleh massa buruh dan mahasiswa di kawasan ibu kota RI tersebut.

Namun, pada Kamis (8/10), massa tak terbendung dan berupaya mendekati Istana Kepresidenan--setidaknya lewat dua arah yakni dari kawasan Simpang Harmoni dan Thamrin. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri saat hari itu tak berada di Jakarta karena sedang melakukan kunjungan kerja meninjau food estate di Kalimantan Tengah. Sementara itu, DPR sendiri tengah masa reses hingga 8 November mendatang.

Aksi menolak omnibus law UU Ciptaker sendiri terus berlangsung saban harinya di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk massa buruh yang kembali mencoba mendekati Istana Kepresidenan kemarin. Namun, mereka hanya diberi ruang menyampaikan pendapat sampai titik Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saja.

Hari ini pun ada lagi aksi massa tolak omnibus law di Jakarta yang dilakukan alians PA 212 dkk. Namun, langkah mereka sejauh ini dihentikan hanya boleh berunjuk rasa di titik Patung Kuda juga.