Ada BNPB, Indonesia Juga Pamerkan TNI-Polri di Forum Bencana

Selain memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Indonesia juga akan memperkenalkan metode pelibatan aparat TNI-Polri dalam menanggulangi bencana alam dalam forum kebencanaan dunia atau Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.

Forum global yang rencananya bakal digelar 23-28 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali.

"Keterlibataan TNI-Polri dalam pelaksanaan bencana operasi selain perang, military operation other than war, ternyata juga jadi salah satu kekuatan kita. Ini pun akan jadi salah satu upaya memperkenalkan ke dunia peran TNI-Polri mengatasi bencana," kata Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dalam pernyataan yang disiarkan lewat akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (15/10).

Doni menyampaikan Indonesia juga akan membagi pengalaman sebagai bangsa yang tinggal di wilayah dengan risiko bencana alam cukup tinggi. Indonesia, kata dia, akan bercerita beberapa potensi risiko bencana seperti 500 gunung berapi, tiga lempeng tektonik, dan 300 patahan lempeng.

Selain itu, RI juga akan berbagi pengalaman menanggulangi bencana alam. Jika mengacu data dari BNPB pada 2019 lalu saja tercatat 3.622 bencana terjadi di Indonesia sepanjang Januari sampai 16 Desember 2019. Secara umum, dari data tersebut terjadi kenaikan jumlah bencana ika dibandingkan dengan beberapa tahun ini. Bencana tersebut didominasi oleh banjir, longsor, dan puting beliung.

"Semua ini tentu sudah jadi pelajaran bagi kita dan sejumlah negara bahkan lembaga internasional mengikuti apa langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia," ujar mantan Danjen Kopassus tersebut.

GPDRR adalah gelaran dua tahunan yang fokus membahas potensi bencana di dunia, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya pada 2022 mendatang.

Pada forum tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar Indonesia menegaskan pula perannya dalam pengurangan risiko bencana dunia.

"Saya kira kita sebagai tuan rumah banyak pengalaman menjadi tuan rumah berbagai konferensi internasional. Sudah diputuskan bahwa konferensi ini akan diselenggarakan di bali pada 2022," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) persiapan penyelenggaraan GPDRR 2020 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis pagi.

"Dan juga pentingnya kita memanfaatkan konferensi berskala dunia ini untuk kepentingan nasional kita sekaligus penegasan peran Indonesia dalam pengurangan resiko bencana di dunia," imbuh dia.

Di Indonesia sendiri, dalam hal penanggulangan bencana, telah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap wilayah. Pembentukan BNPB sendiri dilakukan berdasarkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lalu ditetapkan lewat Perpres Nomor 8 tahun 2008.

Sebagai informasi, Global Platform for Disaster Risk Reduction adalah forum multi-pemangku kepentingan dua tahunan yang dibentuk Majelis Umum PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan, dan mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam mengurangi risiko bencana.

Selama dekade terakhir, GPDRR telah mengambil peran untuk menilai dan meninjau kemajuan dalam implementasi agenda pengurangan risiko bencana global, dan untuk berfungsi sebagai platform bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berbagi praktik yang baik, mengidentifikasi kesenjangan, dan membuat rekomendasi untuk lebih mempercepat implementasi.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan forum kebencanaan global ini sudah dilaksanakan selama enam kali sebelum bakal digelar di Indonesia pada 2022 mendatang.

"Yang dilaksanakan sejak tahun 2006. Sebelum ini dua tahun lalu di Jenewa, Swiss. Dan, dua tahun sebelumnya di Meksiko, dan sebelum itu tahun 2015 dilaksanakan di Jepang," kata Muhadjir.

Muhadjir menerangkan pertemuan ini bakal membahas cara-cara dunia dalam menangani bencana. Kemudian di dalamnya terdapat monitoring dan evaluasi terkait kebencanaan.

"Sekaligus menghimpun berbagai macam tren baru dan juga cara-cara baru yang dilakukan berbagai negara seperti praktik baik dijadikan dasar menyusun rencana aksi dua tahun ke depan," kata Muhadjir.