Memimpin Tanpa Beban Ala Jokowi

Pada akhir periode pertama menjabat Presiden RI, Joko Widodo menjanjikan komitmen membangun Indonesia semaksimal mungkin. Ia menyinggung statusnya sebagai petahana memungkinkan dirinya memperjuangkan upaya terbaik bagi negara.

"Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban lagi. Saya tidak bisa nyalon lagi [pada Pilpres 2024]," ungkapnya di Jakarta Pusat, 9 Mei 2019.

"Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," lanjutnya.

Ia tak merinci lebih jelas beban yang dimaksud bisa dilepaskan di periode kedua. Hanya satu hal yang pasti, berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jokowi memang tidak dapat mencalonkan kembali setelah menyelesaikan jabatannya di periode kedua.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kondisi ini seharusnya membebaskan Jokowi dari tekanan politik dari partai pengusungnya. Namun hingga detik ini, dalam anggapan Karyono, realitas Jokowi lepas dari belenggu partai politik tak semulus klaimnya yang lalu.

Mestinya, sambung Karyono, Jokowi tak lagi harus memelihara komitmen untuk menjaga dukungan di pemilihan selanjutnya. Jajaran menteri yang ditetapkan Jokowi tiga hari setelah pelantikannya di periode kedua justru banyak merangkul unsur dari partai politik.

"Tapi faktanya susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf 50 persen dari parpol," ujar Karyono kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (13/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju, sebanyak 17 kursi menteri diisi sosok dari unsur parpol. Partai pengusung Jokowi seperti PDI Perjuangan dapat empat kursi, Golongan Karya tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa tiga kursi, Nasdem tiga kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan satu kursi.

Sebanyak dua kursi menteri bahkan diberikan kepada partai lawan Jokowi di dua pilpres berturut-turut, yakni Gerindra. Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini artinya setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur Parpol.

Alih-alih melepaskan ikatan politik, Karyono menduga ini merupakan strategi Jokowi memperkuat pemerintahannya di periode kedua.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu, 23 Oktober 2019. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

"Pak Jokowi ingin pemerintahannya di periode kedua ini kuat secara politik. Dia ingin dapat dukungan politik yang kuat, dengan tujuan menyukseskan agenda atau program pembangunan yang dicanangkan," jelasnya.

Asumsi itu merujuk pembuktian pada situasi saat ini. Banyak produk Undang-Undang usulan pemerintah lolos dengan mulus menjadi kebijakan meskipun banyak perlawan publik. Yang teranyar Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sejak draf masih disusun pemerintah sampai diketok di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, UU yang dibuat dengan harapan membuka lapangan pekerjaan tersebut menuai banyak protes. Baik dari unsur buruh, mahasiswa, sampai organisasi masyarakat.

Namun seolah tak digubris, pembahasan UU Cipta Kerja lanjut terus di tangan pemerintah dan DPR. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan omnibus law tersebut, kecuali Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, partai oposisi pemerintah.

Sikap kompak pemerintah dan DPR ini bukan hanya sekali terjadi di periode kedua Jokowi. Fenomena serupa juga terjadi saat Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penanganan dampak Covid-19 yang dijadikan UU oleh DPR.

Perppu tersebut mulanya dikritik karena memberi imunitas bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana, perdata dan tata usaha negara. Ini dinilai dapat menjadi celah penyalahgunaan anggaran.

Perppu ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh elemen masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dan ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin dalam gugatan berbeda.

Menurut Karyono, ini merupakan dampak dari gemuknya koalisi pemerintahan Jokowi yang juga menduduki mayoritas 70 persen kursi di DPR. Visi politik maupun kebijakan yang dikerahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak banyak mendapati halangan.

Namun, katanya, ini tak kemudian membuat kepentingan yang terbaik bagi negara dan rakyat terakomodir seperti janjinya tahun lalu. Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi justru diklaim cenderung menurun di periode kedua.

"Dukungan politik yang kuat justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik. Kalau dibandingkan dengan kinerja pemerintahan periode pertama dengan kedua, itu ada penurunan," ujarnya.

Lembaga survei Indikator Politik mencatat kepuasan dan kepercayaan publik kepada Jokowi, khususnya di tengah pandemi covid-19. Pada Mei 2020 tercatat kepuasan publik mencapai 66,5 persen. Sedangkan pada Juli angkanya menjadi 60 persen.

Meskipun wabah yang terjadi secara global diduga turut berpengaruh pada penurunan ini, namun Karyono menilai kebijakan yang diambil Jokowi untuk menanggulangi sejumlah isu dan fenomena nasional juga berpengaruh.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Andalas, Asrinaldi menduga yang dimaksud Jokowi dirinya tak lagi memiliki beban di periode kedua bukan hanya perkara politik, tapi tekanan dari pendukungnya secara keseluruhan. Ini termasuk dari masyarakat.

"Artinya apa, [kebijakan] yang saya [Jokowi] buat tidak ada persoalan. Nothing to lose bagi saya. Saya mau buat untuk masyarakat nggak masalah. Kalau saya mau buat untuk partai, ya untung partai tidak akan mengganggu pekerjaan saya (Jokowi)," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Berkaca pada setahun kepemimpinannya di periode kedua, Asrinaldi mengiyakan bahwa Jokowi tak lagi punya beban. Menurutnya Jokowi tak harus membangun citra dan prestasi di depan parpol, terlebih karena mayoritas berada di rangkulannya.

Ia menduga ada semacam kesepahaman antara Jokowi dan parpol, agar sama-sama mendukung dan tidak menghalangi agenda politik masing-masing. Ini ia sebut dengan pemahaman politik kartel, yakni situasi di mana elite politik melanggengkan kekuasaan dengan cara terselubung.

Dalam hal ini, parpol bisa menjalankan visi politiknya melalui jabatan yang diberikan presiden. Sedangkan kebijakan presiden akan lebih mudah terakomodasi jika disetujui mayoritas parpol.

"Presiden nggak memikirkan sepanjang program dia diakomodir oleh parpol, baik di pemerintah maupun legislatif. Ini yang terjadi, bahasanya politik kartel. Kepentingan partai silahkan, kepentingan saya jangan diganggu," lanjutnya.

Aksi buruh menuntut pembatalan UU Cipta Kerja. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)

Lihat juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf, Buruh-Mahasiswa Bersiap Kepung Istana

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyatakan kondisi oposisi dan koalisi yang tak berimbang membuat demokrasi di Indonesia jadi tak sehat. Ia menyebut seharusnya kekuatan partai pada oposisi dan koalisi berimbang untuk menciptakan check and balances.

"Dari awal saya selalu teriak, seluruh partai pendukung Pak Prabowo ada di luar pemerintahan. Pendukung Pak Jokowi partainya monggo memimpin karena memang menang," katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Namun hal tersebut tak terjadi. Kecenderungan gagalnya demokrasi berkat ketimpangan koalisi dan oposisi, katanya, tecermin pada UU Cipta Kerja dan pembentukan UU dari Perppu penanganan corona.

"Berlaku lah rumus, power tends to corrupt. Sudah mulai kelihatan, ketika Perppu corona cuma PKS yang menolak," katanya.

Mardani mengakui posisi menjadi oposisi memang lebih sulit, karena selalu berupaya menjaga dan mengkritik kebijakan pemerintah. Terlebih dengan jumlah oposisi di periode kedua Jokowi yang bersisa dua partai.

Strategi yang bisa dilakukan oleh oposisi untuk memupuk kekuatan melawan pemerintah, katanya, dengan menggandeng kekuatan sipil, media, organisasi masyarakat dan mahasiswa. Hal ini berupaya dilakukan pada UU Cipta Kerja.

"Kami harus vokal dan pandai mengambil angle. Kemarin luar biasa teman-teman demokrat aksi walk out dan mik mati. Itu menyadarkan banyak pihak betapa ada, dalam tanda kutip, ketikdaseimbangan pertarungan di DPR," lanjutnya.

Lihat juga: Kominfo Siapkan Aturan Blokir Medsos