IDI dan PPNI Bersedia Vaksinasi Bila Negara Jamin Aman

CNN Indonesia | Selasa, 20/10/2020 06:40 WIB
Pemerintah RI akan memulai proses vaksinasi Covid-19 pada November mendatang, dengan target pertama adalah kelompok tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Petugas medis unit gawat darurat Melasari, menunjukkan ruang isolasi untuk pasien virus corona atau Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Slamet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan kesediaannya menjadi target prioritas vaksinasi virus corona (Covid-19) asal pemerintah Indonesia dapat memastikan kelayakan dan keamanan vaksin.

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI, Adib Khumaidi, menjelaskan keamanan yang dimaksud seperti tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat dan serius.

Kesediaan IDI itu merespons rencana pemerintah yang mengklaim akan melakukan vaksinasi pada November 2020 mendatang. Pemerintah mengaku vaksin yang dibeli Indonesia dari beberapa negara akan datang bulan depan, meliputi Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.


"Memang kita minta prioritas [vaksinasi] tenaga medis, karena kami unit strategis menangani covid-19, sehingga harus mendapat perlindungan," kata Adib saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

"Dan negara harus menjamin efikasi dan keamanan vaksin. Prinsipnya semua harus aman dan pasti ada regulator dan melalui BPOM," imbuhnya.

Adib menegaskan poin penting yang wajib dilakukan pemerintah bukan hanya fokus mempercepat pengadaan vaksin, tetapi lebih kepada memastikan keamanan vaksin tersebut terhadap tubuh manusia.

Sebab, berdasarkan referensi yang ia dapatkan, tiga vaksin tersebut seharusnya paling cepat tersedia pada Desember mendatang atau hingga awal 2021.

"Kita bicara konteksnya adalah tentang proses [Uji klinis] masih berlangsung, bahkan semua negara menyebut akhir 2020 itu paling cepat, bahkan awal 2021," ujarnya.

Kendati demikian, ia kembali menyerahkan segala upaya dan keputusan kepada pemerintah mengingat kasus positif covid-19 di Indonesia masih terus mengalami peningkatan, dan salah satu upaya untuk menekan angka itu adalah lewat pengadaan vaksin.

Namun yang jelas, IDI bakal terus mengawal bagaimana proses klinis dari pengadaan vaksin: dari mulai hasil uji klinis fase tiga untuk melihat efek samping, hasil interim report, hingga BPOM berani dan yakin untuk mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap ketiga produk vaksin yang akan digunakan di Indonesia.

"Saya kira di situ yang nanti kita lihat, BPOM pasti akan menilai dari sudut pandang efikasi dan efek samping, sehingga akan muncul EUA oleh BPOM," kata Adib.

Adib juga berharap upaya vaksinasi ini tidak lantas mengaburkan hal penting yang harus dilakukan seluruh elemen masyarakat dalam menekan penyebaran virus corona, yakni patuh terhadap protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

"Tidak semuanya fokus terhadap vaksin, tapi melupakan upaya preventif 3M dan perilaku masyarakat terkait adaptasi kebiasaan baru," kata Adib.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah menyatakan sejauh ini para perawat telah siap menjadi target pertama vaksinasi covid-19 oleh pemerintah.

Namun senada dengan IDI, Harif mengaku pemerintah harus sanggup memastikan secara klinis bahwa vaksin tersebut aman bagi tubuh manusia.

"Kami punya prinsip kalau melewati uji klinis sudah relatif aman, jadi kalau memang belum melalui sebuah proses itu yang kami tidak memeprtimbangkan. Jadi, kalau menurut kami apakah mungkin sebuah negara mengorbankan rakyatnya?" kata Harif saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Menurut Harif, pihaknya selaku tenaga kesehatan merupakan garda depan memerlukan sebuah tameng baru dalam menghadapi penularan virus corona ini. Upaya pengadaan vaksin dengan segera dan aman dapat menjadi salah satu solusi permasalahan, yang belakangan ini menyebabkan banyak tenaga kesehatan ikut terpapar dan beberapa di antaranya meninggal dunia.

"Kami siap, karena beberapa teman-teman di provinsi sudah memberikan data ke Polda masing-masing, karena untuk pendataan. Jadi data-data sebagian sudah masuk, jadi artinya itu menunjukkan kesiapan kami," kata dia.

Kendati demikian, Harif mengaku tak memaksakan seluruh anggotanya untuk menjalani vaksinasi tahap awal ini. Sebab, beberapa diantaranya masih ada yang memiliki keraguan terhadap vaksin.

"Saya kira wajar ada yang punya keraguan seperti itu," kata dia.

Selain itu, tak hanya menjadi target prioritas pemberian vaksin, Harif juga menyatakan pihaknya telah siap sebagai personel yang akan bertugas memberikan vaksinasi di lapangan kelak.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan perawat ICU melalui sambungan video call, Jakarta, 27 September 2020.Presiden Joko Widodo berbincang dengan perawat ICU melalui sambungan video call, Jakarta, 27 September 2020. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris)

Sejarah Gagal Vaksin

Dihubungi terpisah, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mewanti-wanti soal rencana pemerintah memberikan vaksinasi Covid-19 pada November. Menurutnya, langkah itu tidak tepat.

Pasalnya, kata Dicky, sejauh ini belum ada vaksin corona yang benar-benar selesai menjalani uji klinis tahap III.

Dicky lalu mengingatkan juga sejarah pandemi dunia yang telah membuktikan kebijakan emergensi terhadap satu vaksin yang belum selesai menjalani uji klinis memiliki pengalaman buruk.

Pada 2009, vaksin Flu Babi yang tidak sesuai aturan membuat sejumlah penerima vaksin mengalami penyakit narkolepsi.

"Orang-orang yang menerima vaksin itu [flu babi] mengalami kerusakan pada otak sehingga bangun dan tidurnya terganggu dan mengalami kelemahan otot. Selain ada potensi lain juga," ujarnya.

Dicky menegaskan keamanan vaksin merupakan hal yang mutlak dipenuhi sebelum diberikan kepada orang. Sebab, dia menyebut efek samping dari pengabaian aspek keamanan vaksin sangat banyak.

Ia juga menambahkan vaksin bukan solusi tunggal dalam mengatasi pandemi. Menurutnya, sebuah negara butuh waktu yang lama untuk keluar dari epidemi karena setiap negara tidak memiliki strategi utama pandemi yang setara, yakni pengetesan, pelacakan, hingga karantina.

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan rencananya untuk melakukan vaksinasi vaksin Covid-19 pada bulan November 2020. Rencana itu muncul setelah pemerintah mendatangkan sejumlah vaksin dari perusahaan asing, seperti Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.

Rinciannya, Cansino menyanggupi 100 ribu vaksin (single dose) pada November 2020 dan sekitar 15-20 juta untuk 2021. Kemudian, Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta dosis mulai datang pada November 2020. Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020.

Saat ini, vaksin dari ketiga perusahaan tersebut sudah masuk pada tahap akhir uji klinis fase ke-3. Detailnya, Cansino melakukan uji klinis tahap ke-3 di China, Arab Saudi, Rusia, dan Pakistan. Lalu, Sinopharm melakukan uji klinis tahap ke-3 di China, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Maroko dan Argentina.

Sementara itu, Sinovac melakukan uji klinis tahap ke-3 di China, Indonesia, Brazil, Turki, Bangladesh, dan Chile.

(khr/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK