Pengamat: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Tanpa Inovasi Pendidikan

Kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sektor pendidikan menuai kritik. Pasalnya, menurut pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji, tak satu pun inovasi pendidikan dihasilkan.

Ia menilai, kebanyakan program yang dicanangkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekadar berupa penggantian nama program dari yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, tak ada kebaruan konsep yang melahirkan perubahan besar.

"Sekilas terlihat bahwa tidak inovasi baru pada program Kemendikbud, semuanya sebatas ganti nama saja. Dan tentunya memakan anggaran lebih banyak," kata Indra melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (20/10).

Indra menyinggung program Kemendikbud mulai dari Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Program Organisasi Penggerak (POP) hingga penghapusan Ujian Nasional (UN), sebenarnya bukan terobosan baru yang mampu mendongkrak kualitas pendidikan.

Sekolah penggerak, kata dia, sama saja dengan program-program yang dibuat pemerintahan sebelumnya hanya saja tak bertahan lama. Contohnya, ia melanjutkan, sekolah inti, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan sekolah rujukan.

Kemudian program guru inti, guru pembelajaran dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tak jauh beda dengan Guru Penggerak. Penggantian nama ujian akhir juga beberapa kali dilakukan, mulai dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) sampai menjadi UN.

Sementara pergantian kurikulum, menurut Indra juga bukan hal yang luar biasa, mengingat hampir setiap pergeseran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seringkali diikuti perubahan kurikulum. Ia merinci, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sampai Kurikulum 2013.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi Infografis Jumlah Anggaran yang Dikelola Nadiem

Dunia pendidikan, menurut Indra, takkan banyak berubah jika kebijakan yang diterapkan berkutat pada konsep yang begitu-begitu saja setiap periode. Perubahan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia hanya bisa didapat dengan melakukan perombakan mendasar pada substansi program.

"Untuk itu diperlukan evaluasi yang menyeluruh, objektif, dan transparan terhadap program-program pendidikan yang sedang berjalan maupun yang telah berhenti. Evaluasi ini bukan bertujuan mencari siapa yang salah, melainkan untuk mencari solusi masalah," tutur dia lagi.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk menyusun peta jalan atau semacam cetak biru (blue print) sebagai panduan memetakan masalah pendidikan di Indonesia. Artinya pemerintah harus menentukan titik awal hingga tujuan akhir, serta biaya dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya.

Menurut Indra, upaya tersebut selama ini belum efektif dikerjakan Kemendikbud. Padahal peta jalan pendidikan ini penting diprioritaskan, berkaca pada kualitas pendidikan Indonesia yang cenderung rendah jika dibandingkan negara lain di Asia--berdasarkan standar PISA (standar pendidikan internasional).

Pada PISA 2018, Indonesia meraih nilai 371 untuk literasi. Ini jauh dari rata-rata negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) lainnya, yakni 487. Untuk numerasi, Indonesia mendapat 379, sedangkan rata-rata negara OECD 489. Sementara untuk sains, Indonesia mendapat 396 dibanding rata-rata negara OECD yang mencapai 489.

Pada awal periode kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, mantan bos Go-jek Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem diharapkan membawa inovasi dan gebrakan baru dalam membenahi pendidikan.

Masa jabatan Nadiem pun tak lepas dari pro dan kontra. Mulai dari kebijakan kuota gratis untuk pembelajaran di tengah pandemi, kontroversi Program Organisasi Penggerak (POP), hingga wacana penghapusan mata pelajaran sejarah melalui kurikulum baru.