Badan Otorita Labuan Bajo Angkat Suara soal 'Jurassic Park'

Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOPLBF) menyatakan pembangunan kawasan Taman Nasional Komodo, salah satunya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah untuk meningkatkan fasilitas pariwisata di habitat kadal raksasa tersebut.

"Pembangunannya itu peningkatan fasilitas pariwisata. Yang melakukan dari Kemen PUPR di lokasi KLHK, sejalan dengan quality tourism Kemenparekraf. Jadi BOPLBF mengawal," Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/10).

Shana mengklaim pemerintah tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam proses pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut.

Selain itu, klaim Shana, pihaknya selalu terbuka berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan masyarakat lokal terkait rencana pengembangan pariwisata di tempat tinggal hewan endemik tersebut.

"Justru sekarang memungkinkan untuk pelibatan masyarakat dalam kawasan lebih aktif sebagai subjek dari konservasi dan pariwisata," ujarnya.

[Gambas:Twitter]

Terkait dengan foto viral yang memperlihatkan komodo berhadap-hadapan dengan truk di Pulau Rinca, Shana meminta hal tersebut tak ditafsirkan berlebihan.

Menurutnya, penggunaan alat berat seperti truk di Loh Buaya, Pulau Rinca dibutuhkan untuk mengangkut tiang pancang dalam proyek pembangunan di pulau yang juga menjadi tempat tinggal komodo tersebut.

"Sebaiknya kita tidak mengambil asumsi dari foto yang ada, karena persepsi bisa dibangun menjadi opini, bukan fakta," kata Shana seperti dikutip dari Antara, Senin (26/10).

Shana menjelaskan seluruh proses pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca hanya dilakukan di zona pemanfaatan. Ia menyebut proses pembangunan memperhatikan aspek ekologis sesuai kajian dampak lingkungan.

Lebih lanjut, Shana menjelaskan proyek pemugaran kawasan wisata di Taman Nasional Komodo, termasuk di Pulau Rinca berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi Infografis Fakta Menarik Taman Nasional Komodo

Proyek tersebut dibangun di atas lahan yang berada di bawah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara itu BOPLBF, kata Shana, bertugas mengawal proyek tersebut.

Shana memastikan bahwa pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo akan dilakukan dengan hati-hati dan mengutamakan keselamatan komodo, yang merupakan endemik di kawasan tersebut.

Menurutnya, setiap pagi dilakukan rapat terkait keamanan dan keselamatan baik untuk para pekerja serta satwa di sekitar lokasi proyek tersebut.

"Juga yang paling penting adalah keamanan satwa yang ada di Loh buaya, agar jangan sampai ada satwa terganggu, sangat hati-hati dengan api," kata Shana.

Sebelumnya, 'Jurassic Park' di Pulau Rinca jadi perbincangan netizen setelah sebuah gambar menampilkan komodo tengah berhadap-hadapan dengan truk di pulau itu. Foto tersebut salah satunya diunggah akun Twitter @KawanBaikKomodo pada 23 Oktober lalu.

Pada unggahan yang sama juga disandingkan dengan foto terbaru proyek bangunan wisata jurassic di Taman Nasional Komodo.

Jurassic park adalah proyek pembangunan pusat penelitian di Pulau Rinca yang digagas Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada 2019 lalu.

Di sisi lain, pemerintah disebut belum memenuhi permintaan warga soal kesepakatan tertulis sebelum pengerjaan proyek pembangunan 'Jurassic Park' tersebut. Salah satu warga Desa Pasir Panjang Pulau Rinca, Sumardin (32) mengatakan belum ada kesepakatan hitam di atas putih yang diinginkan warga sebagai syarat pemugaran di Loh Buaya.

Padahal, kata Sumardin, pembicaraan mengenai itu telah dilakukan kedua pihak sebelum proyek dimulai. Ia mengatakan warga setempat mengajukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah sebelum proses pembangunan dilakukan.

Beberapa di antaranya yaitu, pemerintah berjanji untuk tetap melindungi ekosistem dan kehidupan satwa Komodo di wilayah itu. Kemudian, kata Sumardin, masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dapat mempekerjakan masyarakat setempat dalam mengelola kawasan wisata.