Ketua Adat Desa Komodo Pertanyakan Proyek 'Jurassic Park' NTT

Ketua Adat Desa Komodo, Pulau Padar, Habsi bin Muhammad Ali mempertanyakan proyek pembangunan 'Jurassic Park' di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kalau dari saya, akan pertanyakan kembali dari taman nasional, kenapa kali ini bisa ada pembangunan di dalam Taman Nasional," kata dia lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/10).

Selain Pulau Rinca, proyek 'Jurassic Park' juga akan dibangun di Pular Padar, tempat tinggal Habsi. Di sana, Habsi menyebut saat ini pemerintah tengah berencana membangun sebuah hotel berbintang yang termasuk bagian dari pemugaran kawasan wisata di TNK.

Habsi mengatakan sebagian masyarakat di Desa Komodo menolak proyek pembangunan tersebut. Sedangkan sisanya disebut mendukung rencana pemerintah karena dinilai akan membantu ekonomi masyarakat setempat.

"Masalahnya, masyarakat boleh terima masuk di dalam kawasan itu yang berkaitan dengan usaha masyarakat, contoh keinginan masyarakat itu, bagi karyawan semua, sarjana nganggur yang ada di Pulau Komodo," ujarnya.

Sementara, suara penolakan kata Habsi diungkapkan masyarakat yang mempertanyakan status kawasan Taman Nasional yang mestinya bebas dari proyek pembangunan. Habsi sendiri mengaku saat ini belum memutuskan apakah menerima atau menolak rencana proyek pemugaran di kawasan tempat tinggalnya.

Untuk menyelesaikan pro kontra tersebut, Habsi menuturkan bahwa dalam waktu dekat sejumlah perwakilan masyarakat bakal menggelar pertemuan dengan pemerintah membahas hal ini. Namun, dia belum memastikan waktu pertemuan tersebut.

Infografis Fakta Menarik Taman Nasional Komodo. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

Rencana pemugaran kawasan wisata TNK sebelumnya banyak menuai penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat setempat. Mereka menilai proyek yang berada dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) akan mengancam habitat asli Komodo sebagai hewan purba yang dilindungi.

Buntutnya, pada September lalu, sejumlah organisasi seperti Garda Pemuda Komodo, Sunspirit, dan Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) melayangkan surat ke Organisasi Kebudayaan Dunia atau UNESCO agar segera turun tangan mengkaji rencana proyek tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman menyebut bahwa pihaknya tak memiliki wewenang untuk ikut campur urusan pemerintah. UNESCO, katanya, hanya dapat mengingatkan dan mengevaluasi soal kebijakan itu.

Namun, ia meminta pemerintah agar tetap memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam proyek pembangunan 'Jurassic Park' komodo di Pulau Rinca, NTT itu.

"UNESCO adakan evaluasi, dan evaluasi itu bisa ingatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan," kata Arief kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/10).