Polisi Tak Terbitkan Tanda Terima Pemberitahuan Demo Esok

Polda Metro Jaya siap mengamankan demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta, Rabu (28/10). Aksi itu rencananya akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Kendati siap mengamankan demonstrasi, namun pihak kepolisian tak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) aksi.

"STTP kita enggak pernah keluarkan, tetapi TNI, Polri, pemda siap kita amankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Selasa (27/10).

Namun, Yusri belum membeberkan berapa jumlah yang akan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo.

"Kita masih hitung semuanya, tapi kekuatan kita siap, kita antisipasi dengan siapkan pengamanan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusri meminta kepada para peserta aksi demo agar tertib saat melakukan unjuk rasa.

Kata Yusri, pihaknya tetap mengedepankan langkah persuasif dan humanis dalam pengamanan tersebut.

"Kita mengimbau menyampaikan pendapat di muka umum secara damai. Tetapi kalau anarkis kita akan tindak tegas," ucap Yusri.

Sebelumnya, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian mengatakan massa mahasiswa yang berunjuk rasa besok di Jakarta diprediksi mencapai 1.000 orang.

Menurut Remy, aksi demo kembali dilakukan sebab Presiden Joko Widodo tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Apalagi, sikap pemerintah yang justru menyarankan masyarakat melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja tak tepat. Padahal, kata Remy, Mahkamah Konstitusi dinilai lebih berpihak pada keputusan DPR dan pemerintah menyusul revisi UU Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada September lalu.

"Berdasarkan hal tersebut, Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja," ucap Remy.