Omnibus Law Didemo, Hasto Klaim Jokowi-Ma'ruf Bangun Dialog

Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya serta Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah sosok yang membangun dialog dan mendengarkan masyarakat, terutama terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

"Pak Jokowi, Kyai Ma'ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, demikian pula PDI Perjuangan," ucap dia, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (28/10).

Hal itu dikatakannya saat menyinggung soal demonstrasi menolak Omnibus Law yang berujung kericuhan di berbagai daerah. 

Menurut Hasto, demo, yang dibolehkan dalam konstitusi. seharusnya tak diiringi dengan perusakan fasilitas umum.

"Demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, dengan moralitas yang baik," kata dia.

Jika demontrasi sudah dibarengi dengan aksi perusakan, ia mendorong aparat penegak hukum bertindak.

"Di situlah aparat penegak hukum harus bertindak, menegakan hukum di atas segalanya, menegakkan hukum untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat," tuturnya.

Diketahui, gelombang aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus terjadi. Bahkan, kerap kali aksi demo itu berujung pada kericuhan, termasuk pembakaran sejumlah fasilitas umum.

Di Jakarta sendiri, Polda Metro Jaya menangkap ribuan orang terkait aksi demo berujung ricuh itu. Dari jumlah itu, 143 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 67 di antaranya menjalani masa penahanan.

Presiden Jokowi diketahui melakukan dialog dengan sejumlah pihak pasca-pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR, 5 Oktober. Di antaranya, berdiskusi dengan Muhammadiyah, serta mengirim utusan ke MUI dan PBNU.

Namun, sejumlah pihak menyebut dialog itu tak dilakukan sebelum pengesahan Omnibus Law. Selama masa pembahasannya, masyarakat tak mendapat ruang partisipasi.

Kelompok buruh sempat diajak masuk tim pembahas di DPR. Namun, hasil akhirnya tetap merampas hak-hak kelompok pekerja dan memberi keistimewaan pada pemilik modal besar.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Kantor Partai

Pada acara yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Soekarno, sekolah partai, hingga 13 kantor baru secara virtual, Rabu (28/10).

Dalam sambutannya, Megawati menyebut bahwa peresmian kantor baru itu merupakan bagian dari upaya membangun PDIP secara fisik.

"Di mana kantor partai ini merupakan bukan hanya untuk kegiatan partai tetapi juga menjadi bagian dari rumah rakyat," kata Megawati.

Penggalakan pembangunan kantor partai ini, kata Megawati, berkaca saat Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang bermasalah dalam hal kepemilikan aset.

"Jadi saya minta bagi mereka yang belum bisa membangun kantor partai, segera usahakan. Saya tidak minta, tidak ada target, tapi harus dilakukan," ujarnya.

Presiden kelima RI ini juga meminta seluruh pimpinan partai untuk meminta izin kepada kongres jika berencana menjual aset partai.

Infografis UU Ketenagakerjaan vs Omnibus Law Cipta Kerja. (Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen)

"Dia harus meminta kepada kongres partai dengan alasan yang riil, mau diapakan, bukan untuk pribadi perorangan, jadi dengan apa, itu nanti ada secara hukumnya akan ditulis dan sedang mulai ditulis," tutur Mega.

Sebanyak 13 Kantor PDIP yang diresmikan adalah Kantor PDI Perjuangan DPD Yogyakarta, Kantor DPD Sulawesi Tenggara, Kantor DPC Kabupaten Ogan Ilir, Kantor DPC Kabupaten Blitar, Kantor DPC Kabupaten Belitung dan Kantor DPC Kabupaten Bangka.

Kemudian, Kantor DPC Kabupaten Bangka Tengah, Kantor DPC Kabupaten Belitung Timur, Kantor DPC Kota Kediri, Kantor DPC Kabupaten Gowa, Kantor DPC Kabupaten Jeneponto, Kantor DPC Kabupaten Toraja Utara dan Kantor DPC Kabupaten Luwu Utara.

Selain itu, juga diresmikan Patung Soekarno di Yogyakarta dan Wisma Sekolah Partai di Batu, Jawa Timur.