Orator Demo: Indonesia Tak Ada Tanpa Pembangkangan Sipil

CNN Indonesia | Rabu, 28/10/2020 21:15 WIB
Asfinawati, Ketua YLBHI, saat menjadi orator demo menolak Omnibus Law, menyebut RI tak ada tanpa pembangkangan sipil. Ketua YLBHI Asfinawati menyebut Sumpah Pemuda merupakan hasil pembangkangan sipil. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Orator demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tugu Proklamasi, Asfinawati, menyebut Indonesia dibangun dari pembangkangan sipil yang dilakukan oleh rakyat.

Pembangkangan sipil yang dimaksudnya adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada 1928 dan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Menurut Asfinawati, pembangkangan sipil pertama dilakukan oleh para pemuda karena menggelar Kongres Pemuda II, pada 27-28 Oktober 1928. Kongres yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda itu jelas menyuarakan semangat menentang pemerintah kolonial.


"Apakah pembangkangan sipil hanya terjadi pada 1928? tentu tidak. 1945 tidak akan ada kemerdekaan Indonesia, tidak akan ada Indonesia, kalau kita tidak melakukan pembangkangan sipil. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita dulu tidak melakukan pembangkangan sipil terus melawan kolonial Belanda, meskipun mereka dipenjara," kata dia saat berorasi.

Asfinawati, yang juga menjabat Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini, menyamakan kondisi rakyat yang dipenjara karena membangkang pada Belanda di masa itu dengan kondisi massa pedemo tolak Omnibus Law yang masa kini juga dipenjara.

Ia berpendapat massa tolak Omnibus Law yang dipenjara pada masa kini juga menyerukan pembangkangan sipil.

"Jadi rakyat Indonesia dipenjara oleh kolonial Belanda, dan tahun 2020 mahasiswa, pelajar, dipenjara oleh pemerintahnya sendiri," cetus dia.

Sebelumnya, frasa 'pembangkangan sipil' terutama dipopulerkan oleh Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar terkait cara-cara menolak Omnibus Law.

Selain lewat aspek politik di DPR dan hukum di Mahkamah Konstitusi, masyarakat bisa menolaknya dengan pembangkangan sipil. Alasannya, kata dia, Pemerintah dan DPR selama ini melakukan sejumlah proses legislasi yang tak mendengar kemauan publik.

"Ini bukan kali pertama, ini udah quatrick dalam hitungan beberapa bulan. Mulai dari UU MK, UU KPK, UU Minerba. Saya lihat ini kebalik, yang dinginkan publik, misal UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dicuekin," cetus dia.

"Saatnya perlawanan sipil dilakukan, pembangkangan sipil menurut saya penting," lanjut Zainal.

Diketahui, aksi menolak Omnibus Law, yang bertepatan dengan Hari Sumpah pemuda, digelar di Tugu Proklamasi sejak sore hari ini dihadiri oleh sekitar seribu orang dari elemen buruh, petani, mahasiswa, dan aktivis.

Infografis Jalan Mulus omnibus law ciptaker jokowiInfografis Jalan Mulus Omnibus Law Ciptaker Jokowi. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

(yoa/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK