Pemprov-DPRD DKI Sepakati Perubahan Anggaran 2020 Rp63,23 T

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, APBD Perubahan DKI 2020 ditetapkan sebesar Rp63,23 triliun.

Taufik mengatakan, angka tersebut didapat berdasarkan hasil pembahasan di tingkat Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) terhadap dokumen KUPA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Iya sekitar itu (Rp 63,23 triliun)," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11).

Jumlah tersebut menurun dibanding APBD DKI 2020 awal sebesar Rp87,95 triliun. Penurunan terjadi karena perekonomian terdampak wabah virus corona (SARS-CoV-2) yang melanda Jakarta.

"Turun karena Covid," ujar dia.

Politkus Partai Gerindra itu menambahkan, penurunan juga berimbas pada penyesuaian target Perubahan APBD DKI tahun 2020 yang semula disepakati Rp82,19 triliun menjadi Rp55,94 triliun. Perubahan target ini terjadi pada beberapa postur pendapatan.

Di antaranya pajak daerah sebesar Rp30,83 triliun berkurang sebesar Rp19,34 triliun atau 38,55 persen dari target semula sebesar Rp50,17 triliun.

Kemudian, retribusi daerah Rp468,71 miliar berkurang sebesar Rp287,04 miliar. Serta pendapatan asli daerah lainnya sebesar Rp4,20 miliar berkurang sebesar Rp1,68 miliar.

DPRD juga akan terus mengkaji kembali proyeksi kegiatan anggaran yang telah diusulkan Pemprov DKI terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Salah satunya, proyeksi anggaran yang berorientasi kepentingan masyarakat untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Apalagi PEN itu kan buat membiayai program-program mangkrak. Makanya besok pidato Gubernur Raperda (Perubahan APBD 2020) dulu, dan hari Rabu mulai pembahasan per komisi," tutur Taufik.