PSI Kritik Tata Kelola Anggaran di 3 Tahun Kepemimpinan Anies

CNN Indonesia | Jumat, 16/10/2020 22:55 WIB
PSI mengkritik Pemprov DKI soal pembahasan anggaran yang molor, hingga tidak transparan Anies dalam perencanaan dan eksekusi anggaran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Courtesy of Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah berjalan tiga tahun. Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari membeberkan bahwa ada sejumlah kemunduran dalam kepemimpinan Anies.

Pertama, PSI menilai bahwa pembahasan anggaran yang molor. Bahkan, Eneng mengatakan pembahasan APBD DKI Jakarta 2021 terkesan sengaja ditunda.

"Pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran," kata Eneng dalam keterangan virtual, Jumat (16/10).


Kata Eneng, RKPD 2021 sudah selesai diinput ke sistem e-budgeting. Sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pembahasan anggaran.

"Dengan situasi seperti ini, dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum atau ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari," jelas dia.

Kemudian, PSI menilai transparansi anggaran di bawah kepemimpinan Anies buruk di perencanaan maupun realisasinya. Padahal sejak tahun 2017, DKI telah membuka anggaran sampai pada tahap komponen.

"Semua melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya. Di situ masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran," beber Eneng.

Namun, pada saat zaman kepemimpinan Anies, dokumen hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Sehingga menurut Eneng tidak ada masukan masyarakat yang bisa ditampung saat pembahasan anggaran.

"Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan," beber dia.

Terakhir Eneng menyatakan bahwa DKI mematikan laman bpkd.jakarta.go.id. Padahal, kata Eneng dari laman tersebut masyarakat bisa memantau keuangan di DKI Jakarta.

"Sekitar 4 bulan yang lalu Pemprov DKI mematikan website dashboard. dengan alasan sedang maintenance. Melalui website ini warga bisa memantau realisasi anggaran tiap dinas secara real time. Karena website ini ditutup, maka kebocoran anggaran akan semakin susah terdeteksi oleh publik," tutup dia.

Diketahui, Anies dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Saat itu, Anies memenangi Pilkada DKI Jakarta dari petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

(ctr/ain)

[Gambas:Video CNN]