Dalih Luhut Tangani Corona: Data Pusat dan Daerah Tak Sesuai

Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui ada ketidaksesuaian antara Pemerintah Pusat dan Daerah soal data perkembangan pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkap Luhut dalam refleksi yang ia unggah di akun Facebook pribadinya, Rabu (4/11) petang.

"Sudah satu bulan lebih sejak saya ditugaskan oleh Presiden untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia di beberapa provinsi," buka Luhut dalam refleksinya.

"Saya melihat masih banyak yang perlu dibenahi dari sistem manajemen kesehatan di Indonesia, terutama terkait manajemen data," ujarnya.

Dia menyoroti beberapa permasalahan seperti proses input data hasil laboratorium ke sistem informasi, pemanfaatan data penanganan Covid-19 di daerah, serta integrasi berbagai aplikasi terkait Covid-19 yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun swasta.

"Fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Daerah," kata Luhut.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Luhut mengaku sudah meminta Group Telkom bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data.

"Termasuk di dalamnya perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR," tuturnya.

Mural waspada virus corona di kawasan Cawang, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Luhut mengatakan perbaikan data NAR harus segera dilakukan karena berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksinasi Covid-19.

Perbaikan big data tersebut, kata dia, bakal dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen data pasien ke depannya.

"Saya juga sampaikan keinginan saya agar "big data" informasi kesehatan ini bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan secara baik, dan saya tegaskan juga bahwa seluruh infrastruktur "big data" manajemen kesehatan fungsi pengelolaannya akan sepenuhnya dipegang oleh Kemenkes," tutur Luhut.

Selain itu, Luhut juga mengatakan pemeriksaan akan lebih ditargetkan kepada orang yang bergejala, terutama yang berasal dari hasil "tracing".

"Saya berharap integrasi sistem manajemen data penanganan Covid-19 yang sedang kita kembangkan bersama-sama ini bisa berjalan dengan efektif sehingga bisa menampilkan data yang faktual dan nyata," katanya.

Pada 23 September lalu, Luhut menyatakan telah menemukan formula penanganan pandemi Covid-19. Hasilnya, klaim Luhut, akan terlihat dalam sepuluh hari kemudian.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut untuk menangani pandemi Covid-19 di sembilan provinsi dengan kasus terbanyak di Indonesia.

Saat ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 3.356 orang pada hari ini, Rabu (4/11). Dengan demikian, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 sebanyak 421.731 orang.