Mahasiswa PTKIN Terima Perintah Stafsus Jokowi Bahas Ciptaker

CNN Indonesia | Sabtu, 07/11/2020 00:45 WIB
Staf Khusus Presiden memerintahkan Dewan Eksekutif Mahasiswa PTKIN menghadiri pertemuan untuk membahas UU Cipta Kerja di Istana Negara. Massa mahasiswa saat menggelar aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja di Jakarta. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Khusus Presiden RI, Aminuddin Ma'ruf memerintahkan Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) untuk menghadiri pertemuan terkait omnibus law UU Cipta Kerja di lingkungan Istana Negara, Jakarta pada Jumat (6/11).

Hal itu sesuai Surat Perintah bernomor Sprint-054/SKP-AM/11/2020 berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Surat itu ditandatangani Aminuddin pada 5 November lalu.

Presiden Mahasiswa Dema UIN Semarang Rubaith mengakui bahwa pihaknya telah menerima Surat Perintah tersebut dari Staf Khusus Presiden. Nama Rubaith pun masuk dalam daftar sembilan nama mahasiswa yang diperintahkan dalam surat tersebut.


Rubaith menyebut surat yang diterima pihaknya itu sebagai balasan dari pihak Istana atas Surat Tantangan yang disampaikan Dema PTKIN untuk berdialog soal penolakan terhadap UU Cipta Kerja. 

"Ini surat balasan terkait surat tantangan Dema PTKIN kepada pemerintah untuk dialog," kata Rubaith saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat. 


"Kita menantang untuk dialog, dan kita diterima, bukan kita yang diundang," ujarnya. 

Rubaith tak mempersoalkan perihal kata 'Surat Perintah' dan 'Memerintahkan' yang tertera dalam surat tersebut. Dia pun menunjukkan surat tantangan yang sebelumnya telah dikirim Dema PTKIN tertanggal 28 Oktober lalu.

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Ma'ruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./nzMantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma'ruf (kanan) di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)

Dalam surat itu tertulis, para pemimpin Dema PTKIN diperintahkan menghadiri pertemuan dengan staf khusus presiden dalam rangka penyerahan rekomendasi sikap terkait omnibus law. Pertemuan dilaksanakan di Gedung Wisma Negara.

Nama Presiden Mahasiswa Dema UIN Malang, Aden Farikh masuk dalam surat perintah tersebut. Dia pun membenarkan tentang rencana pertemuan tersebut.

"Kami telah melayangkan surat tantangan dialog pada akhir Oktober lalu. Dan kebetulan surat kita diterima," kata Aden saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Jumat (6/11). 

Menurutnya, pertemuan itu akan membahas poin-poin penolakan mahasiswa terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. 

"Terkait sikap kita pada penolakan omnibus law," katanya. 


Aminuddin pun membenarkan bahwa dirinya akan mengumpulkan mahasiswa dari Dema PTKIN di lingkungan Istana Negara.

"Saya memang akan menerima perwakilan dari aliansi mahasiswa Dema PTKIN (Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) Se Indonesia sesuai yang tertera di surat tersebut," ucap Aminuddin melalui pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com.

Berbeda dengan Dema PTKIN, BEM SI menyatakan akan menolak jika pihak Istana mengundang mereka untuk membahas UU Cipta Kerja di Istana. 


"Tidak akan mau," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian Putra Muhammad Puhi.

(tst/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK