Sekolah 3T Sulit Akses Modul, Tak Terapkan Kurikulum Darurat

CNN Indonesia | Kamis, 12/11/2020 02:37 WIB
Kemendikbud mengungkap kondisi guru di 3T yang sulit akses modul dan tak menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Ilustrasi. Sekolah di wilayah 3T masih sulit mengakses modul dan belum menerapkan kurikulum darurat. (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap kondisi guru di sekolah daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) yang tak bisa akses bantuan modul Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Guru daerah tertinggal cenderung merasakan kendala yang lebih signifikan dibandingkan guru di non-tertinggal dalam mendapat modul. Perbedaan ini karena keterbatasan biaya," kata Peneliti Madya Pusat Penelitian dan Kebijakan Balitbang Kemendikbud, Meni Handayani dikutip dari akun Youtube Balitbang & Perbukuan Kemendikbud, Rabu (11/10).

Kurikulum darurat yang menyederhanakan kompetensi selama pandemi covid-19 juga belum diterapkan di semua sekolah.


Hal ini terungkap berdasarkan survei Balitbang terhadap 1.202 guru di 50 kabupaten/kota di 15 provinsi terkait penerapan kurikulum darurat dan modul pembelajaran dari Balitbang Kemendikbud.

Dari keseluruhan responden, hanya 28 persen guru di daerah tertinggal yang memiliki modul belajar. Sedangkan di daerah non tertinggal, 47 persen guru mengaku mendapat modul belajar.

Selain perkara biaya, 60 persen guru di daerah tertinggal juga terbatas akses untuk mendapat modul. Kemudian 57 persen terbatas fasilitas dan 51 persen terbatas informasi.

Untuk guru di daerah tertinggal yang memiliki modul, umumnya mendapatkan akses dari kepala sekolah dan dinas pendidikan.

Modul pembelajaran yang diberikan Balitbang sendiri terdiri dari tiga modul, yakni untuk guru, siswa, dan orang tua. Modul digunakan agar siswa bisa belajar mandiri di rumah dibantu oleh orang tua.

Namun dari guru yang memiliki modul, hanya 16 persen yang bisa mendistribusikan ke orang tua dan siswa. Artinya mayoritas siswa dari responden tidak menggunakan modul secara fisik.

Meni menjelaskan yang jadi kendala adalah kekurangan biaya, fasilitas, dan tantangan geografis. Namun juga ada orang tua yang sudah menerima modul dari pihak lain.

Dari keseluruhan jumlah responden hanya ada 23 persen guru yang memiliki modul, dan 21 persen yang menggunakannya dalam kegiatan belajar.

Lebih lanjut, belum semua responden menggunakan kurikulum darurat selama penerapan PJJ. Survei menunjukkan kurikulum darurat hanya digunakan 52 persen guru, meskipun 72 persen guru mengaku mengetahui ada penyederhanaan kurikulum.

Informasi terkait kurikulum darurat ini lebih banyak diketahui di daerah non tertinggal, yakni 72 persen. Sedangkan di daerah tertinggal guru yang mengetahui hanya 52 persen.

Dari hasil tersebut, Meni merekomendasikan agar sosialisasi kurikulum dan modul belajar harus ditingkatkan. Caranya dengan melibatkan pihak di luar Dinas Pendidikan dan kepala sekolah.

Sebelumnya sejumlah pihak, mulai dari kalangan guru sampai pemerhati pendidikan, mengkritik perkembangan PJJ yang tak signifikan meskipun sudah lebih dari setengah tahun diterapkan.

Kendati sudah masuk tahun ajaran kedua belajar di rumah, PJJ diduga masih memakan korban. Seorang siswa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan bunuh diri atas dugaan tertekan dengan tugas bertumpuk dan kendala jaringan.

Sementara Kemendikbud mengklaim sudah berulang kali menyatakan pembelajaran saat ini tidak perlu mengejar ketercapaian kurikulum dengan memberikan tugas yang banyak.

(psp/pris)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK