Ahli: Hasil Tes Rizieq Harus Terbuka untuk Permudah Kontak

AFP, CNN Indonesia | Minggu, 29/11/2020 11:20 WIB
Epidemiolog hingga pakar kesehatan meminta hasil tes swab dijadikan data terbuka untuk memudahkan penelusuran kontak (tracing). Ahli meminta hasil tes sawb Rizieq Shihab dipublikasikan. (Foto: ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)
Jakarta, CNN Indonesia --

Epidemiolog Universitas Griifith Australia Dicky Budiman mengatakan semestinya hasil tes usap (tes swab) Covid-19 dijadikan sebagai data terbuka yang tidak perlu ditutupi. Data tes swab diperlukan untuk membantu memudahkan penanganan dan pelacakan kontak erat (tracing) demi memutus mata rantai penularan virus corona oleh petugas kesehatan.

Respons tersebut menyusul kabar Rizieq Shihab yang enggan memberikan hasil tes swab PCR Covid-19 pada Satgas Kota Bogor. RS Ummi, tempat Rizieq dirawat juga enggan memberikan keterangan proses tes swab Covid-19.

"Inikan harus diketahui tracing ini penting, bahwa ada keterbukaan data pasien bagaimana dia tinggal, ada rekam jejaknya, ada interaksinya dengan siapa, karena keterbukaan data ini untuk kepentingan tracing itu sendiri. Untuk pengendalian pandemi Covid-19," kata Dicky saat dihubungi CNNINdonesia.com, Minggu (29/11).


Selain itu, keterbukaan data pasien juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Dicky menjelaskan, hasil tes Covid-19 bisa menjadi data publik demi kepentingan umum terkait upaya tracing untuk mencari kemungkinan potensi kontak yang positif Covid-19 sesegera mungkin.

"Kalau memang dalam keadaan darurat seperti pandemi, data itu harus dibuka atas nama kepentingan publik dan upaya pencegahan Covid-19 agar tidak meluas. Ini ada di Pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 36/2012 tentang Rahasia Kedokteran," jelas Dicky.

Namun demikian, keterbukaan data tersebut harus dipastikan berlaku secara umum, tidak hanya menyasar pihak tertentu. Oleh karena itu, peran pemerintah untuk mempersuasi masyarakat diperlukan.

"Jangan sampai ada tebang pilih dalam penegakan aturan, upaya-upaya testing-tracing. Ini juga harus menjadi keteladanan pejabat publik," ucapnya.

Sementara Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Syahrizal Syarif, pemeriksaan Covid-19 juga harus dilakukan secara transparan dan tidak dihalang-halangi.

Rizal menegaskan, ada sanksi yang bisa diberikan kepada mereka yang menolak upaya deteksi dini atau testing saat masa pandemi Covid-19.

"Untuk mereka dalam kategori kontak erat atau kontak sosial, menolak proses deteksi dini [testing] dalam masa wabah bisa dikenai sanksi denda maupun pidana," kata Syarif.

Ia juga mengatakan, semestinya penegakan hukum dapat lebih tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan, dan orang yang enggan melakukan testing serta berusaha menutupi datanya ke Satgas.

"Inikan keadaan darurat nasional, kerumunan yang menolak dibubarkan harusnya semua bisa di denda atau di pidana, pemerintah sudah gagal menanggulangi wabah- paling tidak harus tegas dalam menegakkan aturan tanpa pilih-pilih" tuturnya.

Sebelumnya, Rizieq Shihab dikabarkan dirawat di RS Ummi Kota Bogor. Pihak RS mengatakan pada Satgas Kota Bogor telah melakukan upaya tes swab pada Rizieq, namun keterbukaan proses dan mekanisme cenderung ditutupi.

Dalam hal ini, Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas Covid-19 Kota Bogor, Agustiansyah mengatakan akan melaporkan RS Ummi ke Polresta Bogor.

"Kami memutuskan melaporkan pihak RS Ummi ke Polresta Kota Bogor dengan dugaan menghambat dan menghalang-halangi poses penyebaran penyakit menular sebagaimana Undang-undang nomor 4 tahun 1984," kata Agustiansyah.

(mel/evn)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK