Massa Buruh Tolak UU Ciptaker Padati DPR, Janji Patuh Prokes

Ratusan massa buruh dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mulai memadati area gedung DPR/MPR untuk menggelar aksi lanjutan menuntut pembatalan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wakil Kapolres Jakarta Pusat, AKBP Heribertus Ompusunggu meminta massa buruh mengikuti aturan pemerintah soal protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

"Atensi pemerintah protap Covid-19 harus kita tetap jalankan lho. Pakai masker kalau nggak pakai masker terpaksa kita dorong. Jaga jarak. Jangan ada yang bersentuhan," kata Heri, Selasa (17/11).

Menjawab permintaan tersebut, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyatakan buruh telah berkomitmen sejak awal untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19 selama menggelar aksi. Mulai dari atur jarak, pakai masker, dan membawa hand sanitizer.

"Semua kita sudah menggunakan standar kesehatan yaitu pakai masker. Teman-teman membawa hand sanitizer dan itu sudah kita instruksikan dari awal. Kami mengatur semua itu nanti dari komando," jawab Nining.

Pantauan CNNIndonesia.com, ratusan massa buruh yang mayoritas berasal dari KASBI mulai memadati area depan Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.00 WIB. Tak lama puluhan mahasiswa ikut bergabung.

Massa buruh dan mahasiswa langsung mengatur jarak dan barisan di lokasi aksi unjuk rasa depan gerbang kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Buruh dan polisi sempat berunding soal penerapan protokol kesehatan selama menggelar aksi unjuk rasa.

Nining mengingatkan agar pemerintah adil terhadap rakyat yang hendak bersuara soal Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurut dia, bila pemerintah ingin melarang buruh turun ke jalan, pemerintah juga harus menghentikan aktivitas buruh di pabrik-pabrik tempat mereka bekerja.

Nining menuturkan, upaya buruh menggelar aksi adalah paksaan dari sikap pemerintah yang tetap tutup telinga terhadap tuntutan buruh soal Omnibus Law.

"Di mana kekuasaan hari ini adalah kepanjangan tangan dari kepentingan para penjajah dari bangsa dan rakyat Indonesia," katanya.

Buruh rencananya akan melakukan long march ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) WIB usai dari DPR, sekaligus memperingati Hari Pelajar Internasional yang jatuh tepat pada hari ini.

Dalam aksi kali ini, mereka mengajukan empat tuntutan yakni mencabut UU Cipta Kerja, membatalkan SK Menaker soal ketiadaan kenaikan upah minimum 2021, setop represifitas aparat dan bebaskan massa aksi yang dikriminalisasi, serta gratiskan biaya pendidikan selama pandemi.