ANALISIS

Kerumunan Rizieq dan Cerminan New Normal Jelang Pilkada 2020

CNN Indonesia | Selasa, 17/11/2020 17:08 WIB
Kerumunan massa di acara Rizieq Shihab dinilai sebagai cerminan yang terjadi selama gelaran Pilkada serentak 2020. Kerumunan massa di acara Rizieq Shihab dinilai sebagai cerminan yang terjadi selama gelaran Pilkada serentak 2020. Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepulangan Rizieq Shihab memicu kegaduhan. Berselang hari usai kedatangannya 'melumpuhkan' tol Bandara Soetta, Rizieq kembali menyedot kerumunan massa saat menghelat acara Maulid Nabi Muhammad SAW di jantung ibu kota, Petamburan akhir pekan lalu.

Kesan pembiaran Pemprov DKI dan aparat keamanan telah memicu reaksi pemerintah pusat. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sanksi aparat yang membiarkan pelanggaran protokol kesehatan, sementara Presiden Joko Widodo menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang malah menjadi bagian dari kerumunan massa.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku sejak awal pihaknya sudah memberi surat peringatan agar acara Rizieq tak sampai menyedot kerumunan massa. Prosedur itu menurut dia tidak dilakukan kepala daerah lain selama gelaran Pilkada serentak 2020.


Masyarakat kadung dibuat bingung masa adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Ombudsman DKI bahkan menilai sanksi Rp50 juta terhadap Rizieq justru bisa jadi blunder kebijakan yang malah membuka peluang pihak lain melakukan kegiatan serupa.

Epidemiolog Pandu Riono mengatakan pemerintah sejak awal sudah tak konsisten dalam menerapkan kebijakan penanganan virus corona di tengah masyarakat. 

Di satu sisi melarang orang-orang untuk berkerumun, namun di sisi lain membiarkan gelaran Pilkada 2020 tetap berlanjut yang sama-sama banyak menimbulkan orang-orang berkerumun.

"Kerumunan yang terjadi saat ini, baik di acaranya Habib Rizieq, GP Ansor potensial menjadi cerminan juga akan terjadi di Pilkada bulan depan kalau antara regulasi dan implementasi tak sejalan," kata Pandu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Diketahui, Barisan Ansor Serba Guna (Banser), sayap organisasi Nahdlatul Ulama (NU) turut  mengumpulkan 9.999 anggotanya saat memperingati upacara Hari Pahlawan beberapa waktu lalu di Purwokerto, Jawa Tengah.

Pandu memandang kini pemerintah seperti  'membiarkan' publik dalam kondisi melakukan kerumunan di tengah pandemi. Kebijakan PSBB, yang selama ini diterapkan pemerintah daerah pun tak konsisten untuk menekan angka penularan.

Infografis Jejak Tiga Tahun Rizieq di Arab Saudi

Padahal, para ahli-ahli kesehatan masyarakat sudah bersepakat bahwa kerumunan dalam bentuk apapun di tengah pandemi harus dicegah. Tujuannya demi menekan angka penularan virus corona. 

Justru sebaliknya, Pandu mengatakan pemerintah kini banyak mengizinkan acara-acara yang potensial membuat orang berkerumun. Seperti agenda demonstrasi, acara keagamaan, upacara/apel kebangsaan hingga gelaran kampanye Pilkada. 

"Jadi banyak kebijakan pemerintah mensabotase kebijakan mereka sendiri. Tak konsisten," kata dia.

Pandu menyatakan pemerintah sudah sewajarnya menegakkan aturan melarang kegiatan apapun yang berpotensi menimbulkan kerumunan publik tanpa tebang pilih. Baik acara keagamaan, demonstrasi hingga Pilkada.

Pandu pesimistis protokol kesehatan saat kampanye dan pencoblosan pada 9 Desember mendatang akan diterapkan dengan maksimal. Ia menilai potensi kerumunan juga pasti akan terjadi. Karena itu, ia menyarankan sebaiknya Pilkada 2020 ditunda hingga 2021 mendatang.

"Presiden bilang harus ada aturan, harus ada PP. Terus gubernur suruh bikin aturan, tapi ada kebijakan Pilkada meski harus mematuhi protokol kesehatan. Tapi kan hampir gak mungkin," kata Pandu.

Infografis Pilkada Serentak 2020 di Tengah Covid-19

KPU membantah Anies, dan mengklaim protokol kesehatan dalam pilkada diawasi secara ketat. KPU memastikan penyelenggara pemilu turun tangan menindak setiap pelanggaran.

Sementara Kemendagri memastikan data penindakan selalu dipaparkan dalam setiap rapat evaluasi pilkada. Namun, Anies bisa saja tidak mengetahui karena tak pernah ikut rapat lantaran tak ada pilkada di DKI Jakarta.

Bagaimanapun Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai penyelenggaraan Pilkada sudah sepatutnya ditunda saat pandemi. Dia menegaskan seharusnya pemerintah wajib mengacu pada indikator yang diterbitkan WHO sebelum mengizinkan kerumunan warga.

Di antaranya, pemerintah harus melihat tren penurunan kasus di wilayah tertentu selama dua minggu berturut-turut. "Bukan naik turun, tapi sudah turun. Jakarta itu naik turun," kata Dicky.

Selain itu, tingkat positivity rate (temuan kasus baru) Covid-19 wajib di bawah 5 persen selama 2 minggu berturut-turut. Karena batasan tes. 

"Tapi masalahnya  Indonesia dari awal pandemi di atas 10 persen terus. Itu tinggi sekali," kata Dicky.

Infografis Partai Langgar Protokol Corona di Pilkada

Melihat hal itu, Dicky menilai pelbagai agenda pertemuan yang mengundang keramaian di Indonesia sudah sepatutnya tak diizinkan oleh pemerintah. Sebab, kerumunan itu justru makin membuat angka penularan corona makin tak terkendali penyebarannya. 

"Pertemuan apapun ga bisa dibenarkan demi pengendalian. Mau Pilkada, demo mau acara organisasi, apel segala macam ga ada ini. Bahaya banget," kata Dicky.

Buntut acara Rizieq yang menyedot ribuan orang, Kapolri mencopot Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat karena dianggap abai mengamankan protokol kesehatan di wilayahnya. Kepolisian merespons arahan pemerintah pusat untuk tidak pandang bulu lagi menindak pelanggar protokol kesehatan.

Pemprov DKI kini tengah berembuk mengevaluasi kejadian di Petamburan, sekaligus menggodok aturan jelang libur panjang Natal dan tahun baru yang berpotensi mengundang kerumunan massa dalam acara perayaan.

Sementara Rizieq Shihab belum ketahuan juntrungannya, termasuk nasib kelanjutan rencana safari dakwah dia ke beberapa daerah.

(rzr/gil)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK