Wagub DKI Akui Larang Kerumunan, FPI Klaim Surat Dukungan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya telah berupaya melarang kerumunan dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putri pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta Pusat Pusat, Sabtu (14/11).

Pernyataan itu disampaikan menjawab gaduh publik beberapa usai acara Maulid yang dijatuhi sanksi karena melanggar protokol kesehatan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di ibu kota.

Riza menuturkan, pada Kamis (12/11), atau dua hari sebelum acara Maulid itu digelar, Wali Kota Jakarta Pusat telah diminta melakukan sejumlah langkah antisipatif yang diinstruksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk acara tersebut.

Ia mengatakan instruksi itu disampaikan Anies lewat grup WhatsApp untuk koordinasi antara gubernur dengan jajarannya.

"Hari Kamis ya, pada wali kota,WhatsApp dari Pak Gubernur langsung. Kita ada grup koordinasi wilayah. Semua dari Gubernur sampai jajaranKabid internal semua baca," ujarnya, dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (18/11) malam.

Kepada Wali Kota Jakpus, seperti diungkapkan Riza, Anies menginstruksikan agar ada pengerahan petugas dalam jumlah besar dengan membawa poster di acara Maulid untuk mengingatkan massa menerapkan protokol kesehatan.

Anies, kata Riza, juga meminta jajarannya untuk terus berkoordinasi dengan panitia untuk mengurangi jumlah massa serta tak mengundang kerumunan. Pihaknya juga telah meminta agar warga tidak berlama-lama di acara dan aparat melakukan pembubaran secara simpatik.

"Jadi sangat jelas kami sudah menyampaikan langsung, dikampanyekan, bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun yang menghadirkan banyak orang yang dapat menimbulkan kerumunan," kata Riza.

Menjawab pernyataan Riza, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif mengaku pihaknya sempat menerima surat dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang berisi dukungan terkait pelaksanaan Maulid Nabi di Petamburan.

Surat tersebut menjawab permohonan panitia sebelumnya yang meminta jalan KS. Tubun untuk sementara ditutup selama pelaksanaan acara Maulid. Namun, kata Slamet, Dishub DKI dalam suratnya menjawab kewenangan tersebut berada di pihak kepolisian.

"Yang dari Dishub tentang penutupan jalan itu ada kalimat mendukung kegiatan kita," kata dia.

Di sisi lain, Slamet juga mengaku belakangan panitia juga menerima surat susulan yang berisi himbauan protokol kesehatan selama acara Maulid. Oleh sebab itu, ia mengaku sempat melakukan persiapan untuk menjalan arahan tersebut.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Kendati demikian, ia mengaku sulit untuk menjaga jarak lantaran jumlah massa yang membludak dan di luar ekspektasi. Menurut dia, jumlah tersebut lebih banyak dari beberapa pelaksanaan Maulid di tahun-tahun sebelumnya.

"Itu kita akui tidak bisa melaksanakan itu karena membludaknya umat. Kita tiap tahun, dan jumlahnya tidak sebesar itu," tandas dia.