Bawaslu Sebut Tak Ada Lonjakan Kasus Corona di Daerah Pilkada

CNN Indonesia | Kamis, 19/11/2020 18:09 WIB
Anggota Bawaslu RI menyatakan sejauh ini pihaknya belum melihat lonjakan kasus positif Covid-19 di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyatakan pihaknya sejauh ini belum melihat ada lonjakan kasus positif Covid-19 di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Fritz menyampaikan klaim itu setelah mendapat penjelasan dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Komisi II DPR, Doni memaparkan data perbandingan antara kasus di daerah penyelenggara pilkada dengan daerah nonpilkada.


"Dari chart itu, saya tidak melihat ada suatu lonjakan terjadi pada saat sebuah proses pilkada dilakukan," kata Fritz dalam diskusi daring, Kamis (19/11).

Fritz menyatakan data yang dipaparkan Doni dalam rapat itu merangkum jumlah perkembangan zona Covid-19 dari awal masa kampanye Pilkada serentak 2020 pada 6 September.

Catatan di 309 daerah penyelenggara pilkada disandingkan dengan data di daerah nonpilkada dari pekan per pekan. Salah satunya pada 8 November ada 18 daerah risiko tinggi, 226 daerah risiko sedang, 56 daerah risiko rendah, 9 daerah tidak ada kasus.

Sementara pada tanggal yang sama dari 205 daerah nonpilkada ada 9 daerah risiko tinggi, 144 daerah risiko sedang, 41 daerah risiko rendah, 11 daerah tak ada kasus.

Fritz menilai data itu menunjukkan keberhasilan semua pihak dalam mengawal penyelenggaraan pilkada.

"Itu mungkin karena banyak tindakan dari berbagai pihak mencegah kerumunan, proses pencegahan, dan proses pembubaran saat terjadi pertemuan besar di masa kampanye," tutur Fritz.

Klaim keberhasilan penegakan protokol kesehatan di Pilkada Serentak 2020 juga sebelumnya pernah disampaikan pemerintah. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal juga merujuk data yang serupa dengan Fritz.

Safrizal menilai keberhasilan protokol kesehatan pilkada dari jumlah zona risiko penularan, bukan laju peningkatan kasus positif Covid-19. Ia menyebut ada 45 zona merah pada 6 September. Saat ini, jumlah itu berkurang jadi 18 zona merah.

"Setelah kami evaluasi sekian waktu ya bahwa belum terbukti kalau pilkada ini akan menimbulkan klaster baru yang cukup signifikan," ujar Safrizal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/11).

Petugas melakukan Simulasi Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19, di Kantor Pusat KPU. Jakarta, 22 Juli 2020. Kegiatan simulasi ini merupakan sarana uji coba penerapan aturan pemungutan suara dlm PKPU 6/2020. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)Petugas melakukan Simulasi Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19, di Kantor Pusat KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Peringatan Satgas Covid-19 ke 5 Daerah Zona Merah

Secara terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mewanti-wanti lima daerah yang telah berpekan-pekan berstatus zona merah penularan virus corona.

"Daerahnya adalah Pemalang Jawa Tengah selama tiga minggu, Kutai Timur di Kalimantan Timur tiga minggu, Kutai Kertanegara Kalimantan Timur 4 minggu berturut turut," kata Wiku dalam keterangan pers di Youtube Seketariat Presiden, Kamis (19/111).

"Kemudian Bandar Lampung lima minggu berturut turut, Pati Jawa tengah 11 minggu berturut-turut," sambung dia.

Kepada para daerah ini, Wiku meminta agar mendapat perhatian dari masing-masing pemimpin daerah. Ia meminta pemimpin daerah tak lengah menangani risiko penyebaran penularan virus corona.

"Mohon bantuan gubernur, wali kota dan bupati memerhatikan kondisi ini. Kita tidak boleh lengah dan membiarkan kondisi ini berlama-lama," ujar pria yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tersebut.

Menurut Wiku, daerah yang telah berpekan-pekan menjadi zona merah itu untuk mengencangkan lagi penelusuran dan pengetesan (tracing and testing).

"Kalau berminggu minggu artinya masyarakat dan pemerintahnya sudah lengah. Maksimalkan testing dan tracing agar tingkat kematian bisa menurun dan kesembuhan ditingkatkan. Jangan biarkan daerah anda sumber utama penularan," tutupnya.

Prof Wiku Adisasmito. FOTO Dok BPMIJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Dok. BPMI)

Sebelumnya, kepada CNNIndonesia.com pada Kamis pagi, Wiku meminta setiap pemerintah daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 di zona merah untuk memahami situasi dan kondisi pandemi virus corona di daerah masing-masing.

Berdasarkan catatan Satgas Covid-19, ada 17 daerah zona merah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember mendatang. Wiku menyebut pemda perlu menyadari data perkembangan covid-19 di daerah supaya dapat melakukan penyesuaian penyelenggaraan pilkada serentak di daerahnya.

"Penyelenggara pemilihan serentak maupun pemda setempat harus melek data (covid-19) untuk memahami betul situasi dan kondisi terkini agar bisa menentukan penyesuaian-penyesuaian," kata Wiku

Sebagai informasi, kasus konfirmasi positif virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 4.798 per Kamis (19/11). Tambahan tersebut membuat total kasus positif Covid-19 mencapai 483.518 orang sejak pasien pertama diungkap awal Maret lalu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 406.612 orang telah sembuh dan 15.600 orang di antaranya meninggal dunia.

(dhf, ctr/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK