Megawati dan Upaya Bersihkan Nama Sukarno dari Peristiwa 1965

Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim meluruskan catatan sejarah peristiwa 1965.

Megawati menilai ada yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya periode 1965. Ia juga menyebut terjadi politik desukarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.

"Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau menteri pendidikan dan kebudayaan. Ya harus bagaimana ya? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan?" kata Megawati dalam diskusi virtual di akun YouTube Museum Kepresidenan Balai Kirti, Selasa (24/11).

"Ada ratu ini, ada raja ini, tapi tahun '65 begitu menurut saya seperti sejarah itu dipotong, disambung, dan ini dihapus," ujarnya melanjutkan.

Pernyataan Megawati soal sejarah 1965 itu tidak hanya diungkapkan pada tahun ini. Pada 2019 lalu, ia juga sempat meminta agar peristiwa sejarah 1965 dibuka untuk mengetahui kebenaran sejarah.

Sejarawan Universitas Nasional (Unas) Andi Achdian menyebut permintaan Megawati itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, masalah krusial untuk diluruskan dari sejarah 1965 seperti keinginan Megawati adalah soal Sukarno yang memiliki kedekatan dengan PKI jelang Gerakan 30 September terjadi.

"Dalam peristiwa itu, dianggap dia (Sukarno) pro, artinya dianggap dekat dengan PKI," kata Andi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/11).

"Artinya dia dikucilkan gitu lho, dari dalam peran sejarah dalam waktu yang lama, saya kira sepanjang periode Orde Baru. Jadi yang krusial (diluruskan) itu dia dianggap terlibat dalam peristiwa kudeta 1965 itu," ujarnya melanjutkan.

Leader of the Indonesian National Party Achmed Sukarno (1902-70) addresses a rally of 200,000 people in Macassar, demanding independence from the Netherlands in an undated photo. Sukarno was Indonesia's first president (1945-66) when Indonesia was granted independence in 1945. (Photo by AFP)

Andi sepakat dengan Megawati yang menyebut ada politik desukarnoisasi sejak Orde Baru berkuasa. Upaya tersebut, kata dia, untuk memperkecil peranan dan kehadiran Sukarno dalam sejarah Indonesia.

"Misalnya waktu penemu Pancasila. Itu kan dibuat tandingannya bukan Sukarno saja. Jadi peran krusial Sukarno dalam sejarah Indonesia seperti dikecilkan, sehingga orang menganggap ya biasa aja lah sosoknya," ujarnya.

Menurut Andi, tindakan mengecilkan peranan Sukarno dalam sejarah itu justru berbanding terbalik dengan sikap negara dunia ketiga terhadap proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut.

"Sukarno dianggap punya andil besar dalam emansipasi di negara-negara dunia ketiga, namanya lebih harum sampai sekarang ini dibanding di kita. Saya kira kalau Bu Mega nyebut untuk meluruskan, ada benarnya, untuk menempatkan sebagaimana mestinya posisi Sukarno," katanya.

Dihubungi terpisah, Sejarawan Restu Gunawan menyatakan penulisan peristiwa 1965 pernah dilakukan ketika Megawati menjadi presiden. Restu mengaku menjadi satu di antara beberapa editor yang mengedit buku tersebut.

"Zaman Bu Mega dulu jadi presiden sudah pernah dilakukan penulisan terhadap peristiwa 1965 itu, bukunya ada tiga, yang mimpin Pak Taufik Abdullah, diterbitkan oleh Obor. Jadi ada tiga jilid sudah pernah dilakukan. Itu juga dulu atas saran Bu Mega," kata dia.

Namun demikian, Restu menyebut desukarnoisasi masih terasa hingga saat ini meski telah ada penulisan buku tentang sejarah 1965. Kondisi tersebut, kata dia, yang membuat Mega kembali menyinggung soal pelurusan sejarah peristiwa 1965.

"Kalau gitu kan harus pelan-pelan dan terus menerus, artinya harusnya semua membaca buku peranan Pak Karno dari masa awal perjuangan, sampai beliau memerdekakan, sampai peristiwa 65 itu memang harus dibaca semua," ujarnya.