PSI Sebut DPRD DKI Usul Tunjangan Anggota Naik Jadi Rp888 M

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut bahwa DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tunjangan anggota menjadi Rp888 miliar dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar, menyatakan bahwa pihaknya menolak usulan kenaikan tersebut. Mereka pun meminta Fraksi PSI DKI Jakarta untuk menolak, terlebih karena usulan itu diajukan di tengah pandemi Covid-19.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini, publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat, yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," kata Michael dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (30/11).

Michael menuturkan bahwa sikap PSI ini sudah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Menurutnya. keputusan ini juga sudah dibacakan dalam pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di rapat paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata dia.

Lebih lanjut, Michael menuturkan bahwa setiap penaikan anggaran harus berdasarkan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap penaikan juga harus dihitung benar supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

"Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit hari ini, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan," ucap Michael.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengaku bingung dengan angka yang disebut PSI. Menurut dia, angka yang dibahas di Komisi A DPRD DKI bukan Rp888 miliar.

"Yang dibahas di komisi A gaji dan tunjangan anggota DPRD sebesar Rp225.836.738.978. Saya juga terkejut ada pertanyaan (Rp888 miliar) tersebut," kata Suhaimi kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/11).

Lebih lanjut, Suhaimi menjelaskan bahwa jumlah itu masih masuk dalam ranah usulan, belum diputuskan pasti angka yang dikeluarkan terkait RKT APBD DKI 2021 tersebut.