Satgas Wanti-wanti Lonjakan Covid Akibat Demo Usai Pilkada

CNN Indonesia | Jumat, 04/12/2020 04:20 WIB
Satgas Covid bercermin dari pengalaman sejumlah negara menyebut demonstrasi usai pemilu kerap menjadi faktor yang memicu lonjakan kasus corona. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia --

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mewanti-wanti lonjakan kasus positif virus corona usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, 9 Desember mendatang.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, salah satu yang harus diantisipasi penyelenggara pemilu yakni demonstrasi lanjutan pascapilkada. Wiku berkata di sejumlah negara, demonstrasi pascapemilu menjadi faktor peningkatan kasus Covid-19.

"Di beberapa negara seperti Belarusia, Polandia, Serbia dan Singapura terjadi tren peningkatan kasus setelah pemilu yang juga disebabkan oleh faktor lain seperti demonstrasi lanjutan pasca-pemilu," kata Wiku saat memberikan keterangan di kanal Sekretariat Presiden di Youtube, Kamis (3/12).


Wiku berharap, Pilkada Serentak tidak menjadi ajang penularan baru atau bahkan melahirkan klaster baru Covid-19. Masyarakat diminta selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020 berlangsung.

Menurut dia, Pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak, baik pemilih, peserta, maupun penyelenggara tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Wiku juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah untuk tak segan mengambil tindakan tegas jika menemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Bawaslu diminta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah untuk segera membubarkan kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan.

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 usai pilkada, KPU telah merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Yaitu melakukan testing kepada petugas yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) dan memastikan petugas pelaksana sehat dan bebas Covid-19.

Lalu, pada TPS-TPS akan disiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Petugas maupun pemilih juga diwajibkan memakai masker, menjaga jarak dan mengatur kedatangan pemilih sehingga dapat menghindari terjadinya kerumunan.

Disiplin Masyarakat Turun

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga mencatat kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan terus menurun, terutama sejak periode libur panjang akhir Oktober lalu.

Wiku menjelaskan, tren penurunan kepatuhan protokol kesehatan itu mulai tampak ketika libur panjang 28 Oktober sampai 1 November. Tren penurunan tersebut, kata dia, terus berlanjut sampai dengan 27 November 2020.

"Sangat disayangkan bahwa trennya terus memperlihatkan penurunan terkait dengan kepatuhan individu dalam memakai masker, serta menjaga jarak, dan menghindari kerumunan," kata Wiku.

Menurut Wiku, berdasarkan data yang dimiliki Satgas, persentase kepatuhan untuk memakai masker hanya 59,2 persen. Sedangkan kepatuhan untuk menjaga jarak 42,53 persen.

"Dapat kita simpulkan bahwa liburan panjang merupakan momentum pemicu utama penurunan kepatuhan disiplin protokol kesehatan dan kepatuhan tersebut semakin menurun," tuturnya.

Padahal, dia melanjutkan, berdasarkan studi Hakan Yilmazkuday, untuk menurunkan angka kasus positif dan kematian akibat Covid minimal 75 persen populasi harus mematuhi menggunakan masker.

"Namun, nyatanya saat ini Indonesia hanya mampu mencatatkan 59,2 persen, bahkan 42,53 persen dalam kepatuhan menjaga jarak dan tidak berkerumun," ungkapnya.

Wiku merinci, pelanggaran tertinggi tidak menggunakan masker paling sering ditemukan di restoran dan kedai sebesar 30,8 persen, di rumah 21 persen, tempat olahraga publik 18,8 persen, jalan umum 14 persen, dan tempat wisata 13,9 persen.

(dmi/wis)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK