H-3 Pilkada, Bawaslu Sebut Daerah Rawan Covid-19 Meningkat

CNN Indonesia | Senin, 07/12/2020 06:21 WIB
Bawaslu mencatat saat ini, menjelang Pilkada Serentak 2020, 62 kabupaten/kota statusnya rawan tinggi Covid-19, itu meningkat 12 daerah dari September Pekerja merakit kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/11/2020). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut ada peningkatan jumlah daerah dengan status rawan tinggi Covid-19 menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Afif mengatakan saat ini ada 62 kabupaten/kota yang masuk kategori rawan tinggi Covid-19, meningkat 12 daerah dari September. Pada saat yang sama, 9 provinsi yang menyelenggarakan Pilgub masuk kategori rawan tinggi.

"Aspek pandemi, aspek spesifik di pilkada tahun ini. Dari 50 daerah, menjadi 62 kabupaten/kota. Artinya meningkat sebanyak 24 persen," kata Afif dalam jumpa pers daring, Minggu (6/12).


Kerawanan terkait Covid-19 dinilai dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah petugas yang terpapar dan meninggal karena Covid-19, jumlah peserta yang terpapar dan meninggal karena Covid-19, serta lonjakan kasus Covid-19 di setiap daerah.

Afif menjabarkan beberapa daerah yang paling rawan terkait Covid-19 di Pilkada 2020 adalah Teluk Wondama, Agam, Natuna, Purworejo, Kotawaringin Timur, Morowali Utara, dan Semarang.

Sementara itu, Afif menyebut ada 199 kabupaten/kota yang menyandang status rawan sedang. Pada saat yang sama, tidak ada daerah yang masuk kategori rawan rendah.

"Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember. Sebanyak 100.359.152 orang terdaftar sebagai pemilih.

Pilkada ini bakal jadi perhelatan elektoral pertama Indonesia saat pandemi Covid-19. Meski diiringi tuntutan penundaan, pemerintah, DPR, dan KPU bersepakat melanjutkan pilkada di tengah pandemi.

(dhf/fea)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK