Massa Kepung PPK Tuntut Noken, Pilkada Yalimo Potensi Ditunda

Pilkada di Kabupaten Yalimo, Papua, terancam ditunda usai Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di salah satu distrik dikepung massa yang menolak Pilkada Serentak 2020 dengan metode surat suara.

Massa menuntut pemungutan suara dikembalikan ke metode noken yang sudah jadi tradisi khas Papua. Bentuknya, pilihan warga diwakili oleh kepala suku.

"Di Kabupaten Yalimo ini ada kendala distribusi logistik di satu distrik karena ada aksi pengepungan oleh massa untuk menolak distribusi logistik karena mereka menuntut agar di distrik itu dilakukan Pilkada adanya dengan cara noken," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemuid di Tangerang Selatan, Rabu (9/12).

Dia menjelaskan kejadian berlangsung saat petugas KPU hendak mendistrubusikan logistik ke TPS. Saat logistik siap dikirim, massa pun mengepung kantor PPK tersebut.

Pramono menjelaskan opsi kembali ke sistem noken tidak dimungkinkan. Sebab daerah yang telah beralih ke pemungutan menggunakan surat suara tidak boleh kembali lagi ke sistem noken.

Ia membuka kemungkinan pilkada di Yalimo, khususnya di distrik tersebut, untuk ditunda. Sebab petugas KPU masih tidak bsia keluar kantor hingga pagi tadi.

"Sampai tadi pagi persoalan ini belum bisa diatasi, kemungkinan akan dilakukan pilkada susulan," ujarnya.

Sebelumnya, KPU menunda Pilkada Boven Digoel Papua karena ada sengketa. Penundaan dilakukan usai salah paslon Yusak Yaluwo-Yakob Weremba menggugat keputusan KPU yang membatalkan pencalonan mereka.

KPU juga membuka opsi penundaan Pilkada Yahukimo karena hingga tadi malam logistik yang terdistribusi baru sekitar 60 persen.