Waketum PKB soal Peluang Reshuffle di Rabu Pon: Insyaallah

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB) Jazilul Fawaid membenarkan ada kemungkinan reshuffle atau perombakan komposisi kabinet akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu Pon, berdasarkan penanggalan Jawa, atau 23 Desember.

Menurutnya, prediksi itu berdasarkan pada kebiasaan Jokowi melakukan reshuffle kabinet di waktu-waktu sebelumnya.

"Insyaallah, itu perkiraan saya dari kebiasaan yang sudah-sudah," kata Jazilul, saat menjawab pertanyaan CNNIndonesia.com, soal kemungkinan reshuffle pada Rabu Pon itu, Rabu (16/12).

Namun begitu, Jazilul mengaku belum mengetahui apakah Ketum PKB Muhaimin Iskandar bersama sejumlah ketum partai politik lainnya di koalisi pendukung pemerintah sudah bertemu dengan Jokowi untuk membicarakan tentang rencana reshuffle kabinet atau belum.

Hal tersebut disampaikan Jazilul merespons kabar yang beredar di kalangan wartawan bahwa Jokowi memanggil sejumlah ketum partai politik di koalisi pendukung pemerintah dalam beberapa hari terakhir.

"Saya belum tahu," kata dia, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut tidak ada pertemuan antara ketum partai politik di koalisi pendukung pemerintah dengan Jokowi pada Selasa (15/12).

"Setahu saya tidak ada pertemuan ketum-ketum partai dengan Presiden Jokowi," kata Dasco pada Selasa (15/12).

Terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku belum tahu tentang pertemuan antara ketum parpol di koalisi pendukung pemerintah dengan Jokowi. Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Ketum PPP Suharso Monoarfa soal hal tersebut."Belum tahu, karena belum belum kontakan sama Pak Suharso," katanya.

Arsul sendiri sebelumnya pernah menyampaikan bahwa Jokowi memiliki pilihan untuk melakukan reshuffle kabinet usai dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua menteri yang terjerat kasus korupsi itu yakni; Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Selain bisa melakukan reshuffle kabinet sesuai kebutuhan, menurutnya, Jokowi juga memiliki pilihan mengganti dua orang saja untuk mengisi pos kementerian yang kosong saat ini.

"Pilihan presiden dua, cukup dengan mengganti dua menteri ini atau sekalian melakukan reshuffle [kabinet] sesuai dengan kebutuhan pemerintahan yang akan datang," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/12).

Sebelumnya, Koalisi Pendukung Jokowi mendesak Jokowi segera mengevaluasi jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, evaluasi perlu segera dilakukan agar tidak ada menteri yang menjadi beban penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet sehingga pimpinan kementerian dan lembaga tidak menjadi beban yang berakibat turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam konferensi pers yang berlangsung di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (12/12).

Infografis Kronologi Ekspor Benih Lobster yang jerat Edhy Prabowo. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Isu reshuffle kabinet kemudian berkembang kepada rencana pengangkatan Tri Rismaharini alias Risma sebagai Menteri Sosial.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyerahkan masalah itu kepada Presiden.

"Serahkan saja kepada Presiden Jokowi," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/12). "Beliau [Jokowi] yang memiliki hak preogratif untuk memilih pembantunya," tambahnya.

Diketahui, Jokowi sejak periode pertamanya beberapa kali mengumumkan reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Namun, ada pula pengumuman di hari lain.