Mahfud MD Sebut RUU Omnibus Law Kelautan Masih di Meja Jokowi

Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Rancangan Undang-undang omnibus law kelautan telah sampai ke meja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dia pun memastikan bakal aturan baru untuk menyederhanakan tata kelola kelautan itu akan terus jalan dan bisa segera diundangkan.

"Sekarang sudah ada di meja presiden. Karena omnibus law-nya kan bertingkat, mulai dari Perpres dulu nanti baru ke Undang-Undang. Yang penting jalan lah," kata Mahfud melalui rekaman suara saat menghadiri acara Seminar Bakamla di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (15/2) malam.

Terkait rekaman suara ini, CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Mahfud dan telah diberi izin untuk mengutip, Rabu (16/12).

Mahfud juga memastikan pemerintah saat ini telah memiliki pemetaan khusus agar undang-undang itu bisa segera disahkan. Namun, memang ada berbagai prosedur tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi agar tak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Harus ada prosedur agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan tepat," kata mantan hakim konstitusi tersebut.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia menyebut untuk mengelola perbatasan laut memang memerlukan kerja sama dengan berbagai sektor yang berkaitan dengan kelautan.

Apalagi, sambung Aan, Indonesia adalah negara maritim. Dia mengungkapkan wilayah Indonesia setidaknya memiliki 10 perbatasan laut yang mesti diperhatikan agar kedaulatan negara bisa terjaga, termasuk yang bersinggungan dengan Laut China Selatan.

"Perlu kita sama-sama memikirkan bagaimana mengelola perbatasan Laut Indonesia. Ingat kita punya 10 perbatasan laut, dan semuanya belum selesai dan kebetulan yang menjadi hotspot sekarang adalah Laut Natuna Utara," kata dia.

Sebagai informasi, omnibus law Kelautan memang diprioritaskan masuk Program Legislasi Nasional 2021. RUU Kelautan diketahui bakal menyederhanakan berbagai aturan yang berkaitan dengan kelautan. Bakamla pun diproyeksi menjadi koordinator pengawasan laut Indonesia. Selama ini, diketahui ada sejumlah lembaga yang mengawasi wilayah perairan dengan ranah kerja yang berbeda-beda.

"Bakamla akan menjadi koordinator dari itu semua tanpa menghilangkan kewenangan masing-masing, tapi tidak boleh tumpang tindih, itu prinsipnya dan itu akan segera dimulai tahun ini," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 5 Maret 2020.