Menimbang Status Jokowi Jadi Tokoh Muslim Dunia

Presiden Joko Widodo menempati posisi ke-12 tokoh muslim berpengaruh di dunia di tahun 2021 berdasarkan situs themuslim500.com. Namun, masih ada pertanyaan soal kontribusinya terhadap kerukunan umat beragama di dalam negeri.

Dalam daftar itu sendiri, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengalahkan nama-nama lain yang bergengsi di mata masyarakat muslim dunia. Seperti imam besar Al Azhar, Mesir, Sheikh Ahmad Muhammad Al-Tayyeb.

Sejak 2015, Jokowi bahkan konsisten menduduki peringkat 20 besar pada daftar ini.

Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengaku bertanya-tanya dengan indikator ketokohan Jokowi dalam dunia Islam itu.

"Saya enggak tahu ya indikator pengukurannya sehingga menempatkan Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh [Islam] ke-12 berpengaruh di dunia, sehingga tokoh-tokoh lain yang notabene punya pengaruh besar di dunia muslim ada di bawah Pak Jokowi," katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/12).

Dia sebenarnya mengaku tak masalah soal posisi Jokowi itu asalkan kiprahnya dalam isu agama juga bisa tercermin di negaranya sendiri.

"Terlepas dari situasi di belakang seperti apa metode pengukuran penempatan posisi ke-12 itu tadi, apapun itu harus menjadi modalitas sosial dan politik yang penting untuk membangun keberagaman di Indonesia sehingga hubungan menjadi lebih baik," tambahnya.

Masalahnya, kata dia, kondisi politik sosial di dalam negeri tidak mencerminkan kepemimpinan muslim yang bisa dinilai berhasil menjalin hubungan antar umat dengan baik.

Ia menyebut sampai saat ini isu intoleransi, diskriminasi, sampai pengekangan kebebasan beragama masih jadi masalah.

Merujuk pada studi yang dilakukan Wahid Foundation pada Agustus 2019, tercatat 192 peristiwa dan 276 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kurun waktu 2017-2019.

Sebanyak 138 pelaku pelanggaran tersebut adalah negara, posisi tertinggi diisi oleh aparat kepolisian di tahun 2017 dan 2018.

Bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pemidanaan berdasarkan agama (48 kasus), penyesatan agama (32 kasus), pelarangan aktivitas (31 kasus), ujaran kebencian (29 kasus) dan diskriminasi berdasarkan agama (24 kasus).

Studi juga masih mendapati adanya regulasi yang dinilai diskriminatif, yakni mencapai 22 regulasi. Dimana 13 diantaranya menginstruksikan keharusan melaksanakan salat berjamaah, enam mewajibkan memakai busana atau atribut beragama, dan tiga aturan mewajibkan membaca Al-Quran.

Dengan rekam jejak seperti itu, Ghufron pun sulit memahami posisi Jokowi sebagai tokoh muslim berpengaruh di dunia. Setidaknya di dalam negeri, ia menilai masih banyak pekerjaan rumah soal toleransi agama yang harus dibenahi.

"Karena bagaimanapun kondisi sosial politik di Indonesia, khususnya hubungan antar beragama, masih memiliki banyak persoalan. Ada diskriminasi terhadap minoritas, kekerasan, intoleransi, larangan pendirian rumah beribadah, orang beribadah," urainya.

"Tentu jika dikontraskan dengan situasi aktual di masyarakat muncul pertanyaan terhadap penokohan tersebut," imbuh Ghufron.

Infografis Perda Berbasis Agama di Negara Pancasila. (Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen)

Kebijakan Luar Negeri

Terpisah, pengamat politik internasional dari The Indonesian Democratic Initiative (TIDI) Arya Sandiyudha mengatakan penempatan Jokowi pada daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia sesungguhnya diukur dari kebijakan politik luar negeri RI.

Menurut dia, dalam daftar itu Jokowi tidak dinilai sebagai individu atau berdasarkan rekam jejaknya di kebijakan dalam negeri. Melainkan, ia dipandang sebagai kepala negara yang mempresentasikan sikap Indonesia terhadap isu-isu Islam di internasional.

"Ketika ada nama Pak Jokowi di salah satu top 20 muslim berpengaruh, sebenarnya yang dipandang Indonesianya. Indonesia memang secara konsisten politik luar negerinya selalu merepresentasikan sebagai negara mayoritas muslim," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia mengatakan ini bisa dilihat dari salah satu sikap Indonesia yang tegas dalam membela perjuangan kemerdekaan Palestina. Ketika RI membawa isu ini saat menjadi anggota non-permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), langkah seperti ini dipertimbangkan di dunia.

Indonesia juga kerap bersuara dalam isu-isu keislaman lainnya di dunia internasional, seperti perkara muslim Rohingya di Myanmar dan Uighur di China. Meskipun, menurut Arya, kiprahnya tak bisa dibilang unggul dalam perjuangan isu tersebut.

"Kita bisa sebut lah ini sebenarnya keberhasilan instrumen Kemlu (Kementerian Luar Negeri)," imbuhnya.

Arya mengatakan teori ini bisa diperjelas dengan posisi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di urutan ke-1 pada daftar yang sama. Ia menilai posisi itu bisa didapat karena politik luar negeri Turki kuat dalam isu-isu Islam.

Padahal di negara asalnya, kata dia, Erdogan dibanjiri kritik karena kondisi ekonomi yang tengah bergejolak dan kepemimpinan yang dinilai otoriter.