Jokowi Gratiskan Vaksin Corona, DPR Minta Perbaiki Data

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memperbaiki data masyarakat yang ditargetkan menerima vaksin virus corona.

Permintaan ini disampaikan Saleh merespons keputusan Presiden Joko Widodo yang memastikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 gratis untuk masyarakat.

Menurutnya, pemerintah juga harus bisa memastikan keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin Covid-19 agar bisa mencapai angka minimal 70 persen.

"Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran," kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/12).

"Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi," imbuhnya.

Dalam pendataan ini, lanjutnya, pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara, TNI, Polri, dan Badan Pusat Statistik.

Menurutnya, koordinasi dengan lembaga-lembaga negara itu penting untuk dilakukan agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa dilaksanakan dengan baik.

Di sisi lain, Saleh mengapresiasi langkah dan kebijakan Jokowi yang menggratiskan vaksin corona untuk seluruh masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini merupakan tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini membuat masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin Covid-19.

"Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan pelaksanaan vaksinasi corona untuk masyarakat seluruhnya akan diberikan secara gratis.

"Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat dan setelah kalkulasi ulang melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin Covid untuk masyarakat gratis," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (16/12) yang disiarkan daring via akun Youtube Sekretariat Presiden.