Politikus PAN: Pemerintah Sanggup Gratiskan Vaksin Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyatakan pemerintah semestinya sanggup memberikan vaksin virus corona atau Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia secara gratis.

Menurutnya, kesanggupan itu terlihat bila berkaca dari jumlah penerima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah.

"Kita merasa pemerintah semestinya sanggup untuk biaya ini, karena kalau kita bandingkan dengan jumlah penerima BPJS dari kartu gratis ada jumlah 107 juta orang," kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/12).

Saleh menuturkan, jika pemerintah mampu membiayai 107 juta orang itu maka semestinya pemerintah juga mampu membiayai vaksin Covid-19.

Pemerintah saat ini menerapkan skema pemberian vaksin covid-19 dengan pola 32 juta penerima lewat skema gratis alias bantuan pemerintah dan 75 juta lewat jalur mandiri alias membeli sendiri.

"Kenapa untuk vaksin ini yang tidak mampu hanya 32 juta. Kita harap ini diperhatikan pemerintah," imbuhnya.

Menurutnya, perubahan skema itu perlu dilakukan karena belum tentu seluruh masyarakat Indonesia mau melakukan vaksinasi Covid-19.

Selain itu, lanjut dia, perubahan skema itu juga perlu karena diperkirakan banyak masyarakat yang tidak mampu membayar sendiri biaya vaksinasi.

"Banyak masyarakat tidak sanggup bayar itu, katakan Rp200 ribu satu ampul, itu kan dua kali jadi Rp400 ribu. Kalau lima kepala di satu keluarga itu Rp2 juta, belum tentu sanggup," tutur Saleh.

Ketua DPP PAN itu juga menilai perubahan skema pembiayaan vaksin Covid-19 untuk masyarakat perlu dilakukan untuk mengantisipasi komersialisasi vaksinasi Covid-19.

"Kalau yang misalnya yang berbayar 70 persen artinya ada bisnis 70 persen dalam program ini. Untuk menghindari itu, kita dorong pemerintah evaluasi skema yang sudah dibentuk itu," tuturnya.

Infografis Rincian Target Penerima Vaksin Corona dan Mandiri Gratis. (CNNIndonesia: Basith Subastian)

Saleh menambahkan, pemberian vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat juga perlu dipertimbangkan agar vaksinasi bisa dikatakan berhasil dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Menurut teori epidemiologi, orang yang paten divaksin minimal 70 persen dari populasi, kalau kurang program vaksin dianggap gagal," katanya.

Pemerintah telah menyiapkan rencana vaksinasi sebagai jalan keluar dari pandemi Covid-19. Saat ini, pemerintah hanya menyediakan vaksin gratis untuk 30 persen warga.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut 32 juta orang akan mendapat vaksinasi program pemerintah, serta 75 juta orang membayar sendiri lewat jalur mandiri.

Pembagian skema program vaksinasi Covid-19 menjadi gratis dan mandiri alias vaksin berbayar disebut karena terkait masalah ketersediaan anggaran.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksin belum dapat diberikan secara gratis kepada seluruh penduduk sebab masih ada kebutuhan anggaran untuk sektor yang lain.

"Masih ada kebutuhan anggaran di sektor lain, seperti bansos, pendidikan, dan tentunya pelayanan kesehatan lain seperti operasi, perawatan penyakit kanker," kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com.