Epidemiolog: Narasi Penolak Vaksin Harus Disikapi Pemerintah

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan pemerintah perlu membantah narasi-narasi kelompok anti vaksin seiring dengan rencana pemberian vaksin corona. Kelompok-kelompok penentang vaksin menurutnya jadi tantangan tersendiri untuk pemerintah saat ini. 

Karena itu Dicky menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi komunikasi yang mumpuni sebelum melakukan program vaksin virus corona (Covid-19). 

"Ada prasyarat dan requirements sebelum kita lakukan vaksin. Antara lain siapkan list communication strategy yang efektif," kata Dicky dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (19/12).

Dicky mengatakan jika saat ini masih banyak pihak yang menolak vaksin dan membuat narasi seakan-akan vaksin Covid-19 berbahaya.

Karena itu narasi-narasi tersebut, kata dia, harus bisa di-counter.

"Itu tidak bisa dibiarkan, harus di-counter. Ini yang masih lemah, ini salah satu yang membuat sebagian dari penduduk kita itu tidak akan bisa dengan mudah mempercayai keamanan atau menerima pemberian vaksin," ujar Dicky.

"Teori-teori konspirasi dan pemahaman yang salah yang beredar di masyarakat dan belum di-address dengan tepat juga membuat sebagian kita cuek-cuek aja," kata dia menambahkan.

Namun demikian, Dicky menekankan bahwa keberadaan vaksin Covid-19 tidak langsung membuat pandemi berakhir.

Apalagi kondisi Indonesia saat ini bisa dikatakan belum bisa mengendalikan pandemi. Angka tambahan harian masih berkisar di angka 6.000-an.

Padahal menurut Dicky, jika testing memadai, angka harian bisa mencapai 20 ribu. 

"Kasus harian kita itu sudah menyentuh paling minimal sudah 20 ribu kasus per hari. Artinya kapasitas testing kita jauh dari mendeteksi kasus harian yang sedemikian seriusnya," katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga berharap masyarakat tidak menolak untuk disuntik vaksin Covid-19. Pasalnya, Jokowi menyebut, vaksin Covid merupakan salah satu upaya agar Indonesia terbebas dari pandemi.

Menurut Jokowi, sekitar 70 persen atau sekitar 182 juta masyarakat Indonesia akan diberi vaksin. Ini dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity.

Jokowi juga menegaskan, dirinya akan menjadi orang yang pertama divaksin di Indonesia. Ini agar masyarakat meyakini jika vaksin yang diberikan aman.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar masyarakat tak perlu khawatir soal kehalalan vaksin ini. Sebab, Kementerian Agama sampai dengan MUI juga turut terlibat dalam proses vaksin ini.