Program vaksinasi Covid-19 gratis yang digagas pemerintah diharapkan dapat mendorong kesukarelaan masyarakat untuk mengikuti imunisasi.
Target vaksinasi sendiri mencapai 70 persen populasi atau sebanyak 182 juta jiwa untuk mencapai syarat herd immunity atau kekebalan komunitas.
"Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan imunitas dapat dicapai dengan lebih cepat," ujar Juru Bicara #SatgasCovid19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program vaksinasi gratis merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses vaksin seluas-luasnya bagi masyarakat.
Kini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang merampungkan tugas masing-masing untuk mengkaji efektivitas, keamanan, efikasi, serta kehalalan vaksin Covid-19.
Pemerintah menjamin vaksin yang nantinya didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat adalah vaksin Covid-19 yang aman, dibuktikan dengan otorisasi penggunaan darurat (EUA) dari BPOM, serta sertifikasi halal yang dibuktikan dengan sertifikat MUI.
"Saat ini baik BPOM dan MUI masing-masing menjalankan tugasnya. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan BPOM dan MUI," terang Wiku.
Ia mengingatkan protokol kesehatan harus tetap dilakukan jika vaksinasi sudah berjalan. Sejauh ini protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19. Meskipun vaksinasi sudah berjalan, protokol kesehatan 3M ini tetap harus dilaksanakan.
Protokol kesehatan itu di antaranya #ingatpesanibu untuk #pakaimasker, #cucitangan pakai sabun, dan #jagajarak hindari kerumunan.
"Terutama selama periode libur akhir tahun nanti. Pemerintah, sedang mematangkan aturan baru mengenai syarat bagi pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di daerah."
"Saya minta masyarakat tetap patuhi seluruh aturan dan syarat yang berlaku terkait perjalanan di tengah pandemi sehingga penularan dapat dicegah," tandasnya.
(ayo/fef)