DPRD Setuju Belanja Tak Terduga Penanganan Corona DKI Rp3,2 T

DPRD DKI Jakarta menyetujui alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Jakarta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Jumlah anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 untuk tahun ini mencapai Rp3,2 triliun.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjelaskan, keputusan itu diambil setelah DPRD menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pras--sapaannya--menerangkan dari total anggaran Rp3,2 triliun, sebanyak Rp1,65 triliun difokuskan untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona. Sisanya, alokasi anggaran digunakan untuk bantuan langsung tunai untuk warga terdampak.

"Dan pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada warga terdampak pandemi yang akan dilaksanakan Dinas Sosial sebesar Rp1,55 triliun," kata Pras dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/12).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan, pengalokasian dana tersebut merujuk Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Selain itu alokasi dana untuk vaksin juga merujuk Surat Edaran Mendagri Nomor 910/6650/SJ yang diterima pada 8 Desember 2020.

"Harus dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, yakni Dinas Kesehatan," kata Edi Sumantri.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Persiapan Penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19.

Dalam Instruksi tersebut, Anies memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan kebutuhan terkait vaksin virus corona, termasuk sosialisasi.

Anies pun meminta jajarannya untuk menyiapkan infrastruktur dan mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Untuk Dinas Kesehatan, Anies menginstruksikan agar pihak Dinkes menyusun daftar rincian kebutuhan pendukung vaksinasi Covid-19, mempersiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung pelaksanaan vaksin di seluruh fasilitas kesehatan.