PPKM Jawa-Bali, Langkah Setengah Hati Memutus Rantai Covid

Pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas sosial di wilayah Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021. Langkah menekan penyebaran covid-19 itu dikenalkan pemerintah dengan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM lebih dipilih pemerintah dibandingkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini lebih dikenal di sejumlah daerah.

PPKM memuat sejumlah poin mulai dari perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75 persen hingga penghentian sementara kegiatan sosial tertentu. Skema yang tak jauh berbeda dengan PSBB.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil, baik PSBB atau PPKM, menunjukkan bahwa pemerintah masih setengah hati dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Menurutnya, keseriusan pemerintah masih dalam ukuran yang tanggung dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Ini setengah hati, tanggung," kata Windhu kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/1).

Windhu mengatakan kebijakan yang seharusnya ditempuh pemerintah saat ini ialah melakukan penelusuran (tracing) dan meningkatkan jumlah uji (tes) terhadap masyarakat yang diduga terinfeksi Covid-19. Penelusuran dan uji, menurutnya, dapat dilakukan dengan melihat interaksi serta aktivitas seseorang yang telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

Selanjutnya, kata Windhu, pemerintah juga harus menerapkan kebijakan isolasi yang ketat terhadap orang-orang yang telah positif terinfeksi Covid-19.

"Gimana tahu orang positif, ya harus kita cari, lakukan test finding yaitu testing dan tracing, itu utama dan tidak boleh dikesampingkan. Testing dan tracing harus dilanjutkan isolasi, bahkan treatment kalau dia punya gejala," katanya.

Di sisi lain, Windhu menyatakan, PPKM bisa saja memberikan hasil yang positif bagi upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 selama dijalankan secara serius. Menurutnya, pembatasan kegiatan masyarakat tidak boleh dilakukan secara parsial karena berpotensi membuat penyebaran Covid-19 seperti bola pingpong seperti yang terjadi selama ini.

"Kalau tidak total atau parsial seperti ini, daerah yang sudah membaik ketika dibuka lagi dia kemasukan dari daerah sebelah yang tidak PSBB, pingpong saja jadinya," ujarnya.

"Semestinya, kalau mau dibatasi sekalian, kalau tidak ya tidak usah sama sekali," imbuh Windhu.

Tidak akan Efektif

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan sulit membatasi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah seperti tahun lalu saat Covid-19 baru mewabah di Indonesia. Hal itu terjadi karena perekonomian masyarakat sudah mengalami penurunan drastis.

"Kondisi rumah tangga memprihatinkan, kemudian saving masyarakat juga sudah habis," kata Trubus.

Selain itu, faktor lain yang akan membuat pemerintah sulit membatasi kegiatan masyarakat ialah terkait pemberian bantuan sosial. Menurutnya, besaran bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Trubus, pemerintah pusat seharusnya membuat kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk memberikan jaring pengaman sosial yang lebih di tengah pandemi Covid-19. Trubus mengatakan jaring pengaman sosial yang diperlukan saat ini seperti penundaan pembayaran pajak bagi pelaku usaha rumahan (home industry).

"Pusat juga harus memberikan kompensasi bisa dalam bentuk jaring pengaman sosial atau apa kepada pelaku usaha, kepala daerah diberikan kewenangan untuk buat kebijakan penundaan pembayaran pajak misalnya, sehingga masyarakat tidak terbebani terus," katanya.