Ribka Tolak Vaksin, Golkar Optimistis Herd Immunity Tercapai

Fraksi Partai Golkar di DPR optimistis kekebalan populasi atau herd immunity terhadap Virus Corona (Covid-19) tetap bisa tercapai meskipun ada penolakan vaksinasi dari anggota Fraksi PDI-Perjuangan Ribka Tjiptaning.

Pasalnya, kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Emanluel Melkiades Laka Lena, herd immunity tercapai jika vaksinasi menjangkau 70 persen warga.

Sementara, Ribka dan masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 akan masuk dalam kategori 30 persen kelompok yang tidak menerima vaksin.

"Ada pasien yang tetap tidak mau divaksin dan itu tidak bisa dihindari bukan juga hal yang luar biasa, karena orang tidak setuju vaksin tidak bisa kita paksa tapi yang setuju vaksin banyak dan itu saya yakin bisa capai 70 persen lebih," kata pria yang akrab dipanggil Melki ini, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).

Namun begitu, dia menyatakan bahwa pendapat Ribka yang menolak menerima vaksin Covid-19 harus menjadi catatan bagi pemerintah supaya memberikan penjelasan yang lebih argumentatif dan terang baik tentang keamanan, khasiat, serta efektivitas vaksin Covid-19 yang diberikan ke masyarakat.

Pasalnya, Melki menyatakan, penolakan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia.

"Ini harus jadi masukan supaya kita mencari dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan Covid-19," ujarnya.

Berangkat dari itu, Melki mendorong pemerintah untuk terus mengampanyekan program vaksinasi Covid-19. Menurutnya, pemerintah bisa melibatkan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai sektor dean organisasi profesi kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang vaksin Covid-19.

"Tokoh-tokoh itu dilibatkan kampanye memberikan edukasi baik ke masyarakat berdasarkan fakta vaksin dan vaksinasi dari pusat sampai terbawah," tutur Melki.

Infografis Survei Vaksin pada Masyarakat. (Foto: Dok. KPC PEN)

Sebelumnya, Ribka menolak untuk divaksin Covid-19 dan memilih membayar denda. Pasalnya, berdasarkan pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, ada kasus kelumpuhan hingga meninggal dunia.

Misalnya, kata dia, vaksin polio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.

"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," cetusnya.